Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat (Walhi Jabar) mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung segera melakukan audit tata ruang dan menghentikan seluruh aktivitas yang dinilai merusak fungsi lindung di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Desakan itu disampaikan menyusul rangkaian bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi serentak di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung pada 7–12 April 2026.
Direktur Eksekutif Walhi Jabar Wahyudin mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga diminta mengambil langkah konkret untuk pemulihan ekosistem DAS Citarum secara menyeluruh, bukan sekadar program seremonial. Selain itu, Walhi meminta Kementerian Lingkungan Hidup mengevaluasi efektivitas izin lingkungan yang telah diterbitkan di kawasan rawan bencana serta menindak tegas pelanggaran alih fungsi lahan.
Walhi menilai bencana tersebut berkaitan dengan rusaknya ekosistem lingkungan. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan BPBD Kabupaten Bandung, banjir terjadi di Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, serta di Jalan Tanggulun Ibun, Desa Tanggulun, Kecamatan Ibun. Sementara tanah longsor dilaporkan terjadi di Jalan Raya Pacet-Cibereum, Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari; Desa Tribaktimulya, Kecamatan Pangalengan; serta sejumlah titik di Kecamatan Pacet yang mencakup Desa Pangauban, Desa Cikitu, Desa Girimulya, dan Desa Mandalahaji. Longsor tambahan juga tercatat di Kampung Balekambang RT 003 RW 016, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya.
Di Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, jumlah warga terdampak dilaporkan mencapai 406 kepala keluarga atau sekitar 1.413 jiwa dari RW 01 dan RW 02 Kampung Rancabali. Banjir juga menggenangi Jalan Tanggulun Ibun, Kecamatan Ibun, dengan dampak yang dirasakan warga RW 04 sebanyak 250 kepala keluarga, RW 05 sebanyak 200 kepala keluarga, dan RW 07 sebanyak 150 kepala keluarga.
Wahyudin menyampaikan keprihatinan terhadap masyarakat terdampak. Ia menyebut banjir yang merendam wilayah Sapan, Rancatunjung, hingga Sapan Cikeruh sebagai bukti kegagalan tata kelola ruang di Kabupaten Bandung. Menurutnya, bencana bukan semata faktor alam, melainkan dampak dari rusaknya ekosistem Sungai Citarik dan buruknya sistem drainase. Ia juga menilai Pemerintah Kabupaten Bandung tidak kompeten dalam memitigasi dampak alih fungsi lahan di kawasan hulu dan pemeliharaan infrastruktur sungai.
Walhi menilai kejadian yang berulang setiap tahun menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat nominal. Tim Disaster Walhi Jabar Aldi Maulana menyebut banjir berdampak pada aktivitas warga, termasuk menghambat lalu lintas dan mobilitas masyarakat untuk bekerja maupun menjalankan kegiatan lainnya. Ia menilai tanpa pembenahan yang serius, hal itu menunjukkan respons terhadap bencana skala kecil tidak dipentingkan.
Dalam pandangan Walhi, rangkaian bencana pada 7–12 April 2026 mencerminkan akumulasi krisis ekologis yang dipicu kegagalan kebijakan serta lemahnya pengawasan pemerintah terhadap fungsi ekosistem penyangga kehidupan. Walhi menyoroti wilayah Kecamatan Kertasari, Pacet, dan Pangalengan yang secara geografis berada di zona hulu DAS Citarum dan seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air serta sabuk hijau penopang keseimbangan hidrologis cekungan Bandung.
Walhi menyebut selama bertahun-tahun terjadi alih fungsi lahan secara masif dari hutan dan lahan konservasi menjadi perkebunan monokultur, pertanian terasering yang tidak dikelola secara berkelanjutan, hingga permukiman liar di lereng-lereng rawan. Kondisi itu dinilai menurunkan kemampuan alam menyerap dan mendistribusikan air hujan secara aman. Walhi menilai longsor yang terjadi di tujuh titik dalam satu malam menjadi sinyal bahwa daya dukung ekologis kawasan hulu telah melampaui ambang kritis.
Walhi juga menyoroti persoalan banjir di sepanjang aliran Citarum yang dinilai bersifat struktural dan terus berulang. Program Citarum Harum, menurut Walhi, seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai operasi kebersihan sungai, melainkan pemulihan ekosistem secara menyeluruh, termasuk normalisasi sungai, pemulihan sempadan, dan pengendalian sedimentasi secara komprehensif.
Selain audit tata ruang dan pengetatan pengawasan, Walhi menekankan perlunya pemenuhan hak korban bencana, termasuk tempat tinggal yang layak, pemulihan trauma, serta akses jalan yang terputus. Walhi juga mendorong partisipasi penuh masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan kawasan hutan dan konservasi di wilayah hulu.
Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat pada periode 13–19 April 2026. Kondisi tersebut berpotensi disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat.
Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Barat Rakhmat Prasetia menyampaikan dinamika atmosfer masih mendukung pembentukan awan hujan di wilayah Jawa Barat. Ia menyebut suhu muka laut yang relatif hangat, potensi belokan angin, serta aktifnya gelombang atmosfer di awal pekan meningkatkan suplai uap air dan pertumbuhan awan konvektif.
Menurut BMKG, pada awal pekan—khususnya Senin hingga Rabu—potensi hujan lebat tersebar di banyak daerah, seperti Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Bandung Raya, serta wilayah selatan seperti Sukabumi, Cianjur, Garut, dan Tasikmalaya. Rakhmat menekankan potensi tersebut bersifat lokal dan tidak merata, namun tetap perlu diwaspadai karena dapat terjadi tiba-tiba dengan intensitas cukup tinggi.
Memasuki Kamis 16 April 2026, wilayah yang berpotensi hujan lebat diprakirakan mulai berkurang. Sementara pada Jumat hingga Minggu, BMKG menyebut tidak terdapat potensi hujan lebat di Jawa Barat.
BMKG juga mencatat dalam sepekan terakhir, 5–11 April 2026, hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrem terjadi di sejumlah daerah seperti Bekasi, Karawang, Bogor, Sukabumi, Bandung, hingga Tasikmalaya. Kondisi tersebut dipicu kelembapan udara yang tinggi dan labilitas atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan.
BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang, serta memperhatikan informasi cuaca terkini sebelum beraktivitas, terutama bagi yang merencanakan perjalanan. Mengacu data BPBD Jawa Barat, sepanjang April tercatat 35 kejadian bencana yang didominasi cuaca ekstrem sebanyak 17 kejadian, disusul 10 kejadian banjir dan 8 kejadian tanah longsor.
