JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menegaskan keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kebijakan tata ruang yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Ossy saat memberikan keynote speech pada International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).
Menurut Ossy, pembangunan infrastruktur membutuhkan tanah, sementara tanah memerlukan kepastian hukum, aksesibilitas, zonasi yang tepat, serta keselarasan dengan aspek lingkungan dan sosial. Karena itu, Kementerian ATR/BPN disebut tengah menyiapkan satu kebijakan tata ruang terpadu yang menyatukan pemanfaatan lahan, perencanaan sektoral, dan tujuan pembangunan dalam satu sistem tata kelola yang komprehensif.
Dalam pidato berjudul Right Infrastructure in the Right Place: Spatial Planning for Impactful Infrastructure, Ossy menekankan pembangunan infrastruktur tidak semestinya hanya berangkat dari pertimbangan teknis. Ia menyatakan infrastruktur perlu dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, seperti konektivitas bagi wilayah yang kurang terlayani, fasilitas kesehatan di lokasi prioritas, serta hunian terjangkau yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi.
Ossy juga menyoroti pentingnya ketahanan infrastruktur terhadap risiko jangka panjang, termasuk perubahan iklim dan bencana alam. Dalam konteks tersebut, ia menilai tata ruang menjadi instrumen penting untuk mitigasi risiko.
Ia menyebut sejumlah langkah yang mulai dilakukan, antara lain pemetaan wilayah rawan banjir dan gempa, penyusunan regulasi zonasi yang membatasi permukiman di kawasan berisiko tinggi, serta penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di kota-kota besar. Ossy menambahkan, masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, namun komitmen untuk terus memperbaiki kebijakan tersebut akan berlanjut.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan proyeksi bahwa lebih dari 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan pada 2045. Untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat perkotaan, ia menyebut pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas dan pembangunan infrastruktur melalui konsep Livable and Resilient Cities.
AHY mengatakan investasi akan diarahkan pada perumahan terjangkau, transportasi publik ramah lingkungan, serta pengendalian banjir dan pengelolaan sampah. Ia juga menyampaikan dorongan transformasi pengelolaan sampah dengan semangat ekonomi sirkular, termasuk pemanfaatannya menjadi pembangkit energi, bahan baku industri, dan sumber ekonomi masyarakat lokal.
Menurut AHY, langkah tersebut tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga membuka peluang investasi baru di sektor waste to energy dan daur ulang berskala industri. Ia turut menekankan pentingnya pendekatan transit-oriented development (TOD) di kota-kota besar.
ICI 2025 diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Konferensi ini dihadiri jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, duta besar negara sahabat, anggota MPR, DPR, dan DPD RI, kepala daerah, pimpinan dunia usaha, akademisi, serta mitra pembangunan.
Lebih dari 7.000 peserta tercatat mengikuti kegiatan ini, berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan. Sejumlah investor dan lembaga pembiayaan internasional juga hadir, di antaranya Macquarie, GIC, World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.
