World Meteorological Organization (WMO) menyatakan tahun 2025 berpotensi menjadi tahun terpanas kedua atau ketiga dalam catatan sejarah. Dalam siaran pers terbarunya, WMO mencatat suhu rata-rata permukaan bumi pada periode Januari hingga Agustus 2025 mencapai +1,42°C ± 0,12°C di atas rata-rata pra-industri (1850–1900). Angka ini menguatkan bahwa pemanasan global bukan lagi sekadar proyeksi, melainkan kondisi yang sudah dirasakan luas, termasuk di Indonesia, dengan konsekuensi terhadap stabilitas iklim, ketahanan pangan, ketersediaan air, dan kesehatan masyarakat.
Menurut WMO, tingginya rekor suhu pada 2025 dipengaruhi kombinasi akumulasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer dan El Niño yang memperkuat pemanasan alami di wilayah tropis. WMO juga mencatat konsentrasi GRK seperti CO₂, CH₄, dan N₂O kembali mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, lautan mengalami peningkatan panas yang signifikan, dengan suhu permukaan laut global (SST) rata-rata tertinggi yang pernah tercatat. Di kutub, es laut Arktik dan Antarktik berada pada luasan minimum dan maksimum yang jauh di bawah normal.
WMO turut menyoroti kenaikan permukaan laut global yang berlanjut dengan laju sekitar 4,1 mm per tahun, hampir dua kali lipat dibandingkan dua dekade sebelumnya. Sekretaris Jenderal WMO, Prof. Celeste Saulo, menegaskan bahwa setiap tahun yang melampaui ambang +1,5°C akan memicu dampak sosial-ekonomi besar, memperdalam ketimpangan, serta mempercepat kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan.
Bagi Indonesia, kerentanan dinilai tinggi karena karakter sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sekitar 108.000 km. Dalam konteks kenaikan suhu dan cuaca ekstrem, BMKG memproyeksikan suhu rata-rata nasional dapat meningkat lebih dari 1,3°C pada periode 2020–2049. Fenomena suhu tinggi ekstrem pada 2023–2025 disebut menjadi bukti tren tersebut. Indonesia juga mengalami peningkatan frekuensi hujan ekstrem, gelombang panas, dan periode kering berkepanjangan di sejumlah wilayah, termasuk kawasan timur.
Ancaman lain datang dari naiknya permukaan laut. Observasi menunjukkan kenaikan muka laut di perairan Indonesia berkisar 0,3–0,5 cm per tahun. Di beberapa wilayah pesisir seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, intrusi air laut dan abrasi mulai mengancam permukiman serta lahan pertanian. Kondisi ini sejalan dengan temuan WMO mengenai percepatan kenaikan muka laut global akibat mencairnya es di kutub dan pemuaian termal air laut.
Di sisi lain, transisi energi dan ketahanan pangan menjadi tantangan yang saling terkait. Laporan Indonesia Energy Transition Outlook 2025 dari Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk beralih menuju energi bersih, sementara sektor energi merupakan penyumbang utama emisi karbon. Pada saat yang sama, pertanian dan perikanan—dua pilar ekonomi banyak daerah—dinilai sensitif terhadap perubahan pola iklim dan kenaikan suhu.
Dampak pemanasan global juga terlihat pada skala lokal, termasuk di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang memiliki bentang alam kompleks dari pesisir hingga pegunungan. Kajian Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri mencatat tren kenaikan suhu udara sekitar 0,045°C per tahun sejak 1980, serta peningkatan curah hujan tahunan hingga 52 mm per tahun. Perubahan ini berdampak pada sektor pertanian melalui pergeseran musim tanam, meningkatkan risiko banjir di dataran rendah, serta memicu kekeringan di wilayah tengah seperti Sigi dan Parigi Moutong.
Wilayah pesisir dan laut Sulteng juga terdampak. Peningkatan suhu permukaan laut di perairan sekitar Teluk Palu dan Teluk Tomini disebut memengaruhi produktivitas perikanan. Fenomena pemutihan terumbu karang (coral bleaching) mulai dilaporkan di beberapa lokasi, sementara abrasi pantai dan intrusi air laut mengancam kawasan pesisir. Kombinasi kenaikan muka laut dan perubahan suhu laut turut meningkatkan kerentanan masyarakat nelayan di pesisir Donggala, Tolitoli, dan Banggai.
Dari sisi sosial, penelitian lokal menunjukkan sekitar 96% masyarakat Sulawesi Tengah telah mengetahui isu perubahan iklim, namun tindakan adaptasi dan mitigasi dinilai masih terbatas. Karena itu, kebutuhan kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas—menguat. Dalam kerangka peluang aksi, Sulteng disebut memiliki potensi pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, mikrohidro, dan biomassa, sejalan dengan upaya pengurangan emisi.
Sejumlah langkah strategis yang disebut dapat ditempuh di tingkat nasional dan lokal antara lain memperkuat sistem pemantauan iklim dan kualitas udara di Sulawesi Tengah melalui perluasan sensor meteorologi dan jaringan pengamatan; mengintegrasikan data iklim dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) agar kebijakan berbasis bukti dapat diterapkan; serta mengembangkan energi bersih dengan memanfaatkan potensi surya dan hidro lokal. Selain itu, restorasi ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang dinilai penting untuk mengurangi dampak kenaikan muka laut, disertai peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan iklim, pelatihan komunitas, dan sistem peringatan dini berbasis desa.
Tren pemanasan global yang terus meningkat menandai perubahan iklim sebagai tantangan utama pembangunan. Bagi Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah, rangkaian indikator global yang disampaikan WMO mempertegas urgensi adaptasi dan mitigasi berbasis data agar risiko terhadap kehidupan, ekonomi, dan lingkungan dapat ditekan.
