Anggota DPR RI dari Partai Golkar daerah pemilihan Sumatera Barat I, Zigo Rolanda, melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (9/4), untuk meninjau progres penanganan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut sejak November 2025.
Peninjauan dipusatkan di Bendungan Kuranji (Gunung Nago) dan ditujukan untuk memastikan fungsi pengawasan DPR RI berjalan optimal, terutama dalam percepatan tahap tanggap darurat serta persiapan fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di Sumatera Barat.
Di lokasi, Zigo mengamati pekerjaan normalisasi alur sungai dan penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder yang sedang berlangsung. Ia juga menyoroti rencana pembangunan check dam di bagian hulu Sungai Batang Kuranji sebagai langkah mitigasi jangka panjang untuk menahan aliran material saat curah hujan tinggi.
“Kami ingin memastikan seluruh penanganan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berorientasi pada perlindungan masyarakat di masa depan melalui infrastruktur yang lebih tangguh,” kata Zigo di sela-sela peninjauan.
Zigo turut menekankan pentingnya pemisahan manajemen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran antara kegiatan masa tanggap darurat dan kegiatan rehab-rekon. Ia mengingatkan mitra kerja agar memisahkan secara tegas kegiatan masa tanggap darurat yang disebut akan berakhir pada April 2026, dengan kegiatan rehab-rekon yang saat ini baru memasuki tahap desain serta pengajuan kontrak tahun jamak (multi-year contract) ke Kementerian Keuangan.
“Kedua kegiatan ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dipisahkan secara tegas agar tidak menimbulkan tumpang tindih administrasi maupun persoalan hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Selain itu, Zigo menyoroti kebutuhan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran yang besar. Ia mengingatkan agar tidak terjadi klaim pekerjaan relawan yang kemudian dibebankan pada dana pemerintah. Untuk memperkuat transparansi, ia bersama Pimpinan Komisi V DPR RI menyarankan pendampingan ketat dari Kejaksaan dan BPKP selama proses pelaksanaan.
“Kita sangat mengapresiasi relawan yang turun langsung saat darurat, namun semua proses harus tercatat secara akurat agar tidak ada celah penyimpangan yang merugikan negara,” kata Zigo.
Dalam pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat, Zigo merespons harapan pemerintah daerah agar dana rehab-rekon segera direalisasikan. Ia mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam penyediaan lahan untuk hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
“Kami mendesak supaya dapat segera terealisasi. Hal yang tidak kalah pentingnya, sinkronisasi antara kajian, perencanaan, hingga pelaksanaan di lapangan adalah kunci agar pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat berjalan tepat sasaran dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,” pungkasnya.
