Padang — Anggota DPR RI dari Partai Golkar daerah pemilihan Sumatera Barat I, Zigo Rolanda, melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (9/4), untuk meninjau progres penanganan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut sejak November 2025.
Peninjauan dipusatkan di Bendungan Kuranji (Gunung Nago) dan ditujukan untuk memastikan fungsi pengawasan DPR RI berjalan dalam percepatan tahap tanggap darurat, sekaligus persiapan fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di Sumatera Barat.
Di lokasi, Zigo mengamati upaya normalisasi alur sungai dan penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder yang sedang berlangsung. Ia juga menyoroti rencana pembangunan check dam di bagian hulu Sungai Batang Kuranji sebagai langkah mitigasi jangka panjang untuk menahan aliran material saat curah hujan tinggi.
“Kami ingin memastikan seluruh penanganan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berorientasi pada perlindungan masyarakat di masa depan melalui infrastruktur yang lebih tangguh,” ujar Zigo di sela peninjauan.
Zigo turut menekankan pemisahan yang tegas antara manajemen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Ia mengingatkan mitra kerja agar membedakan kegiatan masa tanggap darurat yang akan berakhir pada April 2026 dengan kegiatan rehab-rekon yang saat ini masih memasuki tahap desain serta pengajuan kontrak tahun jamak (multi-year contract) ke Kementerian Keuangan.
Menurutnya, perbedaan karakteristik kedua kegiatan tersebut menuntut pemisahan pelaksanaan dan pertanggungjawaban agar tidak menimbulkan tumpang tindih administrasi maupun persoalan hukum di kemudian hari.
Selain itu, Zigo menyoroti pentingnya akuntabilitas penggunaan anggaran, terutama untuk mencegah klaim pekerjaan relawan yang dibebankan pada dana pemerintah. Untuk memperkuat transparansi, ia bersama Pimpinan Komisi V DPR RI menyarankan adanya pendampingan ketat dari Kejaksaan dan BPKP selama proses pelaksanaan.
“Kita sangat mengapresiasi relawan yang turun langsung saat darurat, namun semua proses harus tercatat secara akurat agar tidak ada celah penyimpangan yang merugikan negara,” kata Zigo.
Dalam pertemuan bersama Gubernur Sumatera Barat, Zigo merespons harapan pemerintah daerah agar dana rehab-rekon dapat segera direalisasikan. Ia mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam penyediaan lahan untuk hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
“Kami mendesak supaya dapat segera terealisasi. Hal yang tidak kalah pentingnya, sinkronisasi antara kajian, perencanaan, hingga pelaksanaan di lapangan adalah kunci agar pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat berjalan tepat sasaran dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,” ujarnya.
