Persoalan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Melawi disebut kian kompleks seiring luasnya wilayah yang berstatus kawasan. Sekitar 75 persen dari total wilayah kabupaten masuk dalam kawasan, sehingga memengaruhi berbagai aspek pengelolaan perkebunan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Melawi, Cahyadi, dalam diskusi bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di Nanga Pinoh, Senin (30/3/2026).
Cahyadi menjelaskan, kondisi luas kawasan itu berdampak langsung pada legalitas lahan, penataan ruang, hingga akses petani terhadap bantuan pemerintah. Ia menilai persoalan sawit di Melawi tidak hanya berkaitan dengan lahan dan pabrik, tetapi juga menyangkut legalitas, tata ruang, koperasi, serta tata niaga hasil perkebunan.
Menurutnya, keterbatasan ruang kelola akibat status kawasan kerap menghambat petani untuk mengembangkan usaha perkebunan secara legal dan berkelanjutan. Jika tidak ditangani secara menyeluruh, situasi tersebut dinilai berpotensi memicu konflik sosial.
Selain status kawasan, Cahyadi juga menyoroti persoalan tata niaga. Ia menyebut penataan sistem distribusi dan kejelasan perizinan bagi pembeli buah sawit perlu diperjelas agar tidak merugikan petani di tingkat bawah.
“Ke depan, kami bersama APKASINDO akan membahas perizinan bagi pembeli buah sawit. Tata niaga ini penting agar tidak menimbulkan persoalan baru di tingkat petani,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Melawi, Widya Rima, menegaskan penyelesaian persoalan sawit tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia mendorong kolaborasi berbagai pihak, mulai dari petani, pemerintah, perusahaan, hingga aparat penegak hukum.
Widya juga menilai APKASINDO memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani dan mendampingi mereka dalam advokasi. Ia menambahkan pemerintah siap membantu selama lahan yang dikelola tidak bermasalah secara hukum.
Ia mengingatkan, tanpa sinergi yang kuat, potensi konflik sosial di sektor perkebunan sawit akan sulit dihindari. Karena itu, forum dialog seperti yang digelar APKASINDO dipandang penting untuk membangun komunikasi dan mencari solusi bersama.
Dengan berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Melawi bersama APKASINDO dan pemangku kepentingan lainnya menyatakan komitmen untuk memperkuat koordinasi lintas sektor demi mewujudkan tata kelola perkebunan sawit yang lebih tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan.
