Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan komitmen untuk mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Dukungan tersebut mencakup penataan ruang, perizinan, hingga pengadaan tanah.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan kementeriannya memiliki tiga peran utama untuk mengawal pelaksanaan proyek agar tetap berada dalam koridor hukum dan ketentuan spasial.
Pertama, ATR/BPN akan melakukan sinkronisasi antara rencana induk proyek dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ossy menyebut revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) saat ini sedang berjalan untuk mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall).
“Kami sinkronkan Rencana Tata Ruang dengan rencana induk agar proyek ini tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” ujar Ossy dalam Kick Off Meeting di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (04/05/2026).
Kedua, ATR/BPN menyiapkan percepatan perizinan melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Ossy menilai proses ini dapat lebih efisien apabila proyek ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, ia menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga terkait pembagian kewenangan, terutama untuk wilayah laut dan kawasan hutan.
Ketiga, ATR/BPN menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pengadaan tanah guna mendukung pembangunan infrastruktur fisik di lapangan. Ossy juga mendorong penguatan kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga agar integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan penanganan ancaman di pesisir Jawa tidak dapat dilakukan secara parsial. “Pendekatan yang kita lakukan harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” kata AHY selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).
Kick Off Meeting tersebut turut dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih serta para kepala daerah di sepanjang jalur Pantura. Dalam pertemuan itu, Ossy didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana.
