Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kerusakan tata ruang di wilayah Bogor menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya bencana banjir dan longsor dalam beberapa tahun terakhir. Dampak dari kondisi tersebut, menurut dia, tidak hanya dirasakan di Bogor, tetapi juga meluas ke wilayah hilir seperti Jakarta.
Dedi menyebut perubahan fungsi lahan secara masif di kawasan resapan air dan perbukitan telah mengganggu keseimbangan lingkungan yang selama ini berperan sebagai pelindung alami bagi Bogor.
“Saya sangat memahami berbagai problem kerusakan alam di Kabupaten Bogor. Banyak banjir dan longsor itu disebabkan perubahan tata ruang,” ujar Dedi dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah lahan hijau yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air dan penahan longsor kini beralih menjadi kawasan permukiman maupun pembangunan lainnya. Perubahan tersebut disebut terjadi dalam skala luas sejak kebijakan tata ruang pada masa sebelumnya, sehingga risiko bencana meningkat setiap musim hujan.
Dedi juga menekankan posisi Bogor sebagai kawasan penyangga lingkungan bagi wilayah aglomerasi yang lebih luas, termasuk Bekasi dan Karawang. “Bogor itu bukan hanya untuk masyarakat Bogor. Bogor menjaga Bekasi, Karawang, hingga Jakarta,” tegasnya.
Secara khusus, ia menyoroti kawasan Sukamakmur yang dinilai mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perbukitan di wilayah tersebut, kata dia, banyak dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan. Kondisi itu dinilai meningkatkan potensi longsor sekaligus mempercepat aliran air ke daerah hilir yang berujung banjir.
Menurut Dedi, persoalan tata ruang ini tidak semata terkait pembangunan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjutnya, tengah berupaya mengembalikan fungsi tata ruang di Bogor agar keseimbangan lingkungan dapat dipulihkan.
