Pemerintah mendorong percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu untuk menghadapi ancaman abrasi dan penurunan muka tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan dukungan pada aspek tata ruang, perizinan, hingga pengadaan tanah.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan pihaknya akan mengawal proyek agar selaras dengan rencana tata ruang nasional maupun daerah. Menurutnya, sinkronisasi diperlukan agar pembangunan tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan kesesuaian spasial.
“Kami memastikan sinkronisasi antara rencana induk proyek dengan rencana tata ruang, sehingga pembangunan tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan kesesuaian spasial,” kata Ossy dalam Kick Off Meeting di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Ossy menyebut revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional saat ini telah memasukkan agenda perlindungan pesisir, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall). Ia menambahkan, penyesuaian serupa akan dilakukan di tingkat daerah agar kebijakan berjalan selaras dari pusat hingga wilayah.
Di sisi perizinan, ATR/BPN menyatakan kesiapan untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), terutama apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Namun, proses tersebut tetap mengacu pada pembagian kewenangan lintas sektor, termasuk yang berkaitan dengan kawasan laut dan hutan.
Untuk kebutuhan lahan, Ossy menegaskan ATR/BPN siap mendukung pengadaan tanah secara optimal. Ia menilai keberhasilan proyek sangat bergantung pada koordinasi yang kuat antar kementerian dan lembaga, termasuk melalui penguatan kelompok kerja lintas sektor agar integrasi data dan overlay peta dapat dilakukan lebih efektif.
“Kami mendorong penguatan working group lintas sektor agar integrasi data dan overlay peta bisa dilakukan secara lebih efektif,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan proyek perlindungan pesisir Pantura harus dikerjakan secara terpadu. Menurutnya, pendekatan parsial tidak memadai karena penanganan perlu terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Pendekatan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” kata AHY.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dari berbagai wilayah. Dalam kegiatan itu, Wamen ATR/Waka BPN turut didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.
