Jember – Konsolidasi Akbar Aliansi Jember Selatan Bersatu (JSB) merumuskan sejumlah tuntutan kolektif yang ditujukan kepada PT Imasco dan pemerintah daerah. Forum itu menjadi ajang penyatuan aspirasi warga terdampak yang meminta perubahan atas dampak aktivitas industri di wilayah mereka.
Salah satu poin utama yang disuarakan adalah transparansi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Warga meminta agar pengelolaan CSR melibatkan masyarakat secara langsung sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih merata, terutama oleh warga di kawasan terdampak.
Di bidang ketenagakerjaan, JSB mendesak PT Imasco membuka data valid terkait penyerapan tenaga kerja lokal. Permintaan ini dimaksudkan untuk memastikan komitmen perusahaan dalam memberdayakan putra daerah dapat dibuktikan secara faktual.
Isu keselamatan dan kenyamanan publik juga menjadi sorotan. Warga menuntut pembatasan jam operasional kendaraan perusahaan maksimal 14 jam yang diatur melalui regulasi daerah. Selain itu, keberadaan truk trailer ditolak karena dinilai meningkatkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan.
Tuntutan tidak hanya diarahkan kepada perusahaan. Pemerintah daerah turut dikritik karena dinilai belum maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri. Warga menilai keberadaan PT Imasco belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Penolakan terhadap rencana perluasan lahan tambang juga masuk dalam daftar tuntutan.
Dalam konsolidasi tersebut, warga juga mengusulkan agar PT Imasco membangun jalur operasional khusus apabila aktivitas perusahaan dinilai tidak memberi kontribusi positif bagi masyarakat. Usulan ini dikaitkan dengan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas sejak operasional perusahaan berjalan, sementara kompensasi yang diterima warga dinilai tidak sepadan dengan risiko yang muncul.
JSB menyatakan tidak menutup kemungkinan melakukan aksi blokade jalan secara besar-besaran apabila tuntutan tidak segera ditindaklanjuti. Langkah ini disebut sebagai upaya terakhir untuk menghentikan operasional perusahaan demi mendorong kepatuhan terhadap regulasi dan kepentingan masyarakat.
Dalam waktu dekat, poin-poin tuntutan akan dibahas lebih lanjut agar diupayakan masuk ke dalam peraturan daerah. Sambil menunggu proses tersebut, warga menyatakan telah melarang kendaraan operasional PT Imasco, khususnya truk, untuk parkir di sepanjang jalan umum. Warga juga menegaskan akan bertindak tegas apabila larangan itu dilanggar.
Aspirasi masyarakat Jember Selatan disebut akan terus dikawal oleh MAKI Jatim, yang berkomitmen membawa isu tersebut hingga tingkat nasional, termasuk ke DPR RI Komisi XII serta kepada perwakilan pemerintah pusat, Sufmi Dasco Ahmad, guna mendorong respons konkret dari pihak terkait.
