Jakarta — Lonjakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) PB HMI. Organisasi tersebut mempertanyakan efektivitas program serta transparansi penggunaan anggaran yang nilainya disebut terus meningkat hingga ratusan triliun rupiah.
Pemerintah diketahui menaikkan alokasi anggaran MBG dari sekitar Rp71 triliun dalam APBN 2025 menjadi Rp99 triliun. Anggaran program itu juga ditargetkan meningkat hingga Rp335 triliun pada 2026. Kenaikan tersebut memunculkan kekhawatiran terkait arah kebijakan dan dampak nyata program terhadap perbaikan gizi masyarakat.
Sekretaris Direktur LEMI PB HMI, Raihan, menilai besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan program apabila tidak disertai perencanaan yang matang dan pengawasan yang kuat.
“Besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan program. Yang lebih penting adalah desain kebijakan dan sistem pengawasannya,” ujar Raihan.
LEMI PB HMI juga mengingatkan potensi pergeseran prioritas belanja negara. Di tengah kebutuhan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, alokasi besar untuk MBG dinilai berisiko mengurangi fokus terhadap program pembangunan lain yang dinilai lebih strategis.
Dari sisi pelaksanaan, Raihan menyoroti komposisi biaya program. Ia menyebut anggaran Rp15.000 per anak per hari tidak seluruhnya digunakan untuk bahan pangan, karena hanya sekitar Rp8.000 hingga Rp10.000 yang disebut benar-benar dialokasikan untuk makanan, sementara sisanya untuk operasional dan distribusi.
“Jika dari Rp15 ribu hanya sebagian kecil untuk bahan makanan, maka yang perlu dipertanyakan adalah struktur biaya dan efektivitasnya,” tambahnya.
Kritik lain diarahkan pada pengadaan 21.801 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional. Raihan menilai langkah tersebut terburu-buru dan kurang peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Ia memperkirakan, bila satu unit motor listrik dihargai sekitar Rp42 juta, total anggaran yang dibutuhkan dapat mencapai triliunan rupiah. Menurutnya, dana sebesar itu seharusnya lebih diprioritaskan untuk pengadaan bahan pangan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Pengadaan ini membebani anggaran negara. Dengan nilai sebesar itu, seharusnya bisa lebih difokuskan untuk pemenuhan gizi masyarakat daripada pembelian kendaraan yang belum tentu efektif di seluruh wilayah,” tegasnya.
Ia juga menyinggung adanya indikasi penggunaan metode penunjukan langsung dalam proses pengadaan. Menurut Raihan, mekanisme tersebut rentan terhadap praktik kolusi dan berpotensi menghasilkan harga yang tidak kompetitif.
“Metode ini sangat rentan terhadap praktik kolusi dan bisa menyebabkan harga menjadi tidak efisien,” pungkasnya.
LEMI PB HMI mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar anggaran besar yang digelontorkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
