Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui penerapan sistem transaksi nontunai berbasis digital. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan Cash Management System (CMS) dalam pengelolaan kas kementerian.

Dalam kegiatan Apresiasi Pengelolaan Cashless dan Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBP yang digelar Rabu (29/4/2026) di Aula Prona ATR/BPN, Jakarta, Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menyampaikan bahwa selama tiga tahun terakhir pengelolaan kas di lingkungan kementerian telah beralih menggunakan CMS.

Dalu menilai langkah tersebut strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan negara. Menurutnya, transaksi digital secara real time dinilai dapat meminimalkan praktik korupsi serta mempermudah pengawasan oleh pimpinan dan auditor secara akuntabel dan berintegritas.

CMS dijelaskan sebagai sistem perbankan yang memungkinkan pengelolaan keuangan terintegrasi, mulai dari informasi saldo, transfer antarrekening, hingga pembayaran penerimaan negara dan utilitas secara daring dan waktu nyata. Penerapannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183 Tahun 2019 tentang pengelolaan rekening pengeluaran kementerian/lembaga.

Dalu menyebut regulasi tersebut mendorong bendahara satuan kerja beralih ke sistem pembayaran nontunai untuk menekan potensi penyimpangan dalam pengelolaan kas negara. Ia juga menyampaikan bahwa implementasi CMS di ATR/BPN menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada 2025, ATR/BPN meraih peringkat pertama kategori penggunaan CMS kementerian/lembaga dengan jumlah virtual account lebih dari 500 rekening. Dalu menambahkan, pada 2026 pihaknya menargetkan penggunaan CMS semakin optimal dan merata di seluruh satuan kerja.

Selain mendorong digitalisasi transaksi, kegiatan tersebut juga menjadi ajang apresiasi bagi satuan kerja di lingkungan ATR/BPN yang mencatat kinerja terbaik dalam penggunaan CMS dan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penghargaan diberikan kepada satuan kerja tingkat pusat, kantor wilayah, hingga kantor pertanahan kabupaten/kota.

Kategori penghargaan meliputi persentase penggunaan CMS tertinggi di sejumlah bank mitra, antara lain Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia. Penghargaan juga diberikan berdasarkan capaian target PNBP terbaik menurut skala besar, sedang, dan kecil.

Sementara itu, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) ATR/BPN Kartika Sari mengatakan optimalisasi CMS merupakan bagian penting dari strategi penerapan transaksi nontunai secara menyeluruh. Ia menyebut kegiatan ini juga ditujukan untuk memitigasi potensi temuan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pembayaran nontunai dalam pengelolaan APBN dan PNBP.

Acara tersebut dihadiri pejabat pimpinan tinggi pratama ATR/BPN, kepala kantor wilayah BPN provinsi, perwakilan kantor pertanahan kabupaten/kota penerima penghargaan, serta sejumlah mitra perbankan.