Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong transparansi serta perbaikan tata kelola keuangan negara melalui pemanfaatan sistem transaksi nontunai. Dalam kegiatan Apresiasi Pengelolaan Cashless dan Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBP yang digelar Rabu (29/04/2026), Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menyampaikan bahwa dalam tiga tahun terakhir pengelolaan kas kementerian telah menggunakan Cash Management System (CMS).
Menurut Dalu, penggunaan CMS dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan negara. Ia mengatakan sistem tersebut memungkinkan transaksi digital secara real time, meminimalkan praktik korupsi, serta mempermudah pengawasan oleh pimpinan dan auditor secara akuntabel dan berintegritas. Pernyataan itu disampaikan dalam sambutannya di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
CMS merupakan sistem perbankan yang menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, serta fasilitas transaksi lainnya secara real time online. Ketentuan penggunaan CMS mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.
Dalu menjelaskan, regulasi tersebut mendorong bendahara satuan kerja memanfaatkan pembayaran dan penyetoran nontunai (cashless). Dengan penerapan CMS, kementerian menargetkan mitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas negara.
Ia juga menyebut penggunaan CMS di lingkungan ATR/BPN menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Pada 2026, kementerian menargetkan capaian transaksi melalui CMS dapat ditingkatkan secara optimal. Dalu menambahkan, pada 2025 ATR/BPN meraih peringkat pertama kategori penggunaan CMS kementerian/lembaga dengan jumlah virtual account lebih dari 500 rekening.
Dalam kegiatan tersebut, ATR/BPN menyerahkan penghargaan kepada satuan kerja (satker) dari tingkat pusat hingga Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota yang mencatat penggunaan CMS terbanyak serta capaian penerimaan PNBP. Penghargaan diberikan dalam sejumlah kategori, termasuk persentase penggunaan CMS tertinggi pada rekening Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI), serta kategori capaian target PNBP terbaik untuk target besar, sedang, dan kecil.
Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kartika Sari dalam kesempatan yang sama melaporkan proses implementasi CMS di Kementerian ATR/BPN. Ia menyampaikan bahwa optimalisasi CMS menjadi salah satu strategi penerapan transaksi nontunai secara menyeluruh yang diharapkan dapat meningkatkan PNBP sebagai kontribusi kepada negara.
Kartika juga menekankan bahwa pengelolaan CMS ditujukan untuk memitigasi potensi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berulang, mendukung pengelolaan APBN dan PNBP, sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pembayaran non tunai.
Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, kepala kantor wilayah penerima penghargaan, serta perwakilan penerima penghargaan dari kantor pertanahan kabupaten/kota. Acara juga dihadiri perwakilan mitra kerja, yakni Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan BSI.
