Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong transparansi pengelolaan keuangan negara melalui penerapan sistem digital Cash Management System (CMS). Sistem ini telah diimplementasikan selama tiga tahun terakhir dan disebut memungkinkan pengawasan transaksi keuangan dilakukan secara real time.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan penerapan CMS menjadi langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, digitalisasi transaksi melalui CMS dapat meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus memudahkan pemantauan oleh pimpinan maupun auditor.
“Penerapan CMS memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara digital dan real time, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan serta mempermudah pengawasan oleh pimpinan maupun auditor secara akuntabel,” ujar Dalu dalam acara apresiasi pengelolaan keuangan di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
CMS merupakan layanan perbankan yang mendukung pengelolaan saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara, hingga transaksi utilitas secara daring. Implementasinya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183 Tahun 2019 tentang pengelolaan rekening pengeluaran kementerian/lembaga.
Melalui sistem ini, bendahara satuan kerja didorong menerapkan transaksi nontunai (cashless) dalam pengelolaan anggaran. Pendekatan tersebut dinilai dapat memperkuat pengendalian internal serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara.
Dalu juga menyebut penggunaan CMS di lingkungan ATR/BPN menunjukkan tren peningkatan. Pada 2025, ATR/BPN meraih peringkat pertama dalam kategori penggunaan CMS kementerian/lembaga dengan jumlah virtual account lebih dari 500 rekening. Ke depan, ia menargetkan pemanfaatan CMS semakin optimal agar pengelolaan kas negara lebih transparan, efisien, dan terukur.
Selain memperkuat pengawasan, optimalisasi CMS juga diarahkan untuk mendukung peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Digitalisasi transaksi dinilai dapat mempercepat proses penyetoran serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan negara.
Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara ATR/BPN, Kartika Sari, menambahkan bahwa implementasi CMS menjadi bagian dari strategi penguatan sistem keuangan berbasis nontunai secara menyeluruh. “Penggunaan CMS bertujuan memitigasi potensi temuan berulang dalam audit, sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan APBN dan PNBP,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, ATR/BPN juga memberikan apresiasi kepada satuan kerja dengan kinerja terbaik dalam penggunaan CMS dan pencapaian target PNBP. Penilaian mencakup tingkat penggunaan sistem pada berbagai bank mitra serta capaian penerimaan negara berdasarkan kategori target.
Melalui optimalisasi CMS, ATR/BPN menargetkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan terintegrasi, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap penerimaan negara serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
