Keterlibatan bank komersial dalam ekosistem digital kian menonjol seiring upaya mendorong usaha rumah tangga beradaptasi dengan pengelolaan bisnis modern. Dukungan bank, termasuk kolaborasi dengan otoritas pajak, dinilai membantu pelaku usaha menghadapi hambatan biaya dan prosedur saat beralih ke sistem digital.
Penerapan kebijakan terkait faktur elektronik, deklarasi pajak, dan pemisahan rekening usaha menunjukkan bahwa tantangan utama bagi usaha rumah tangga bukan semata pada aturan, melainkan pada kemampuan beradaptasi. Peralihan dari pencatatan manual berbasis pengalaman menuju perangkat manajemen digital membuat sebagian pelaku usaha merasa bingung dan khawatir, terutama terkait risiko kesalahan pelaporan pajak.
Di Hanoi, Nguyen Thu Thuy, pemilik restoran di distrik Ngoc Ha, mengaku sempat cemas melakukan kekeliruan dalam deklarasi pajak yang dapat berujung denda. Setelah mengikuti pelatihan daring dari otoritas pajak dan mendapat dukungan perusahaan teknologi dalam penggunaan perangkat lunak penjualan, ia mulai terbiasa melacak pendapatan, mengumpulkan data, dan mengajukan pajak secara elektronik. “Mereka membimbing kami langkah demi langkah, sehingga cukup mudah dipahami. Setelah kami mulai, kami menemukan bahwa itu tidak serumit yang kami kira,” ujarnya.
Pengalaman serupa disampaikan Duong Ngoc Thinh, pemilik toko kelontong di Kelurahan Hoan Kiem. Ia mengatakan awalnya kebingungan menggunakan perangkat lunak dan mengajukan pajak secara elektronik. Namun setelah mendapat bimbingan langsung dari petugas pajak di wilayahnya, pencatatan pendapatan dan pengajuan deklarasi menjadi lebih familiar.
Dalam konteks transisi ini, bank komersial tidak hanya menyediakan layanan pembayaran, tetapi juga mulai menawarkan solusi yang terhubung dengan kebutuhan kepatuhan pajak. Nguyen Van Dai, Direktur Segmen Pelanggan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di PVcomBank, menyebut tantangan terbesar saat ini adalah biaya investasi awal serta keengganan pelaku usaha berurusan dengan prosedur yang dianggap rumit.
Untuk mengatasinya, PVcomBank menerapkan sejumlah solusi, seperti penyediaan perangkat lunak penjualan, pembebasan persyaratan faktur elektronik dan tanda tangan digital pada periode awal, dukungan pemasangan perangkat pembayaran, serta koneksi langsung dengan sistem otoritas pajak untuk memudahkan pembayaran pajak elektronik. PVcomBank juga menandatangani perjanjian dengan otoritas pajak di 22 wilayah untuk mendukung deklarasi pajak elektronik, pembayaran, dan transaksi nontunai. Melalui koneksi ini, usaha rumah tangga dapat melakukan transaksi keuangan dan memenuhi kewajiban pajak pada platform yang sama.
Selain PVcomBank, sejumlah bank besar—di antaranya Agribank, BIDV, VPBank, MB, dan MSB—juga mengembangkan ekosistem digital terintegrasi. Sistem ini memungkinkan usaha rumah tangga mengelola penjualan, melacak arus kas, menerbitkan faktur elektronik, serta memenuhi kewajiban pajak melalui aplikasi perbankan.
Upaya digitalisasi ini berjalan seiring dengan arah kebijakan yang mendorong transparansi arus kas. Selama ini, banyak usaha rumah tangga mengandalkan arus kas “informal” dan pencatatan sederhana. Namun, persyaratan pemisahan rekening dan kewajiban deklarasi pajak mendorong perubahan menuju transparansi yang lebih besar.
Berdasarkan Surat Edaran No. 25/2025/TT-NHNN yang mengubah dan melengkapi Surat Edaran No. 17/2024/TT-NHNN dari Bank Negara Vietnam tentang pembukaan dan penggunaan rekening pembayaran, mulai 1 Maret 2026 rekening bank untuk kegiatan produksi dan bisnis usaha rumah tangga harus dibuka dan digunakan sesuai nama yang tercantum dalam Akta Pendaftaran Usaha.
Selain itu, Keputusan No. 3389/QD-BTC dari Kementerian Keuangan menetapkan rumah tangga dengan pendapatan 200 juta VND per tahun atau lebih diwajibkan memiliki rekening bank sendiri mulai awal 2026. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah menuju standardisasi data keuangan, sekaligus memperkuat basis transparansi transaksi.
Perwakilan PVcomBank menyatakan usaha rumah tangga dengan arus kas transparan dan transaksi stabil melalui bank berpeluang memperoleh batas kredit hingga 36 bulan dengan prosedur lebih sederhana dan suku bunga yang lebih menguntungkan.
Sejumlah ahli menilai, ketika data keuangan terdigitalisasi dan distandarisasi, usaha rumah tangga tidak hanya memenuhi persyaratan pengelolaan pajak, tetapi juga membentuk “profil kredit yang dinamis” yang penting untuk ekspansi skala usaha dan keterlibatan lebih dalam pada rantai pasok. Di saat yang sama, bank mulai mengintegrasikan alat analisis arus kas dan pengelolaan pendapatan secara real-time, membantu pelaku usaha beralih dari sekadar “mencatat” menjadi “mengelola”.
Chau Dinh Linh dari Universitas Perbankan Kota Ho Chi Minh menekankan bahwa peraturan baru membuka peluang bagi usaha rumah tangga untuk bertransformasi menjadi model yang lebih profesional. Namun, agar transisi berjalan lancar pada 2026, ia menilai diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara otoritas pajak, bank, dan asosiasi industri untuk memperluas literasi serta keterampilan digital pelaku usaha.
Di sisi lain, standardisasi rekening dan peningkatan transparansi arus kas dinilai tidak seharusnya dipahami semata sebagai beban administratif. Teknologi dan kebijakan dipandang sebagai prasyarat, sementara faktor penentu terletak pada perubahan pola pikir pemilik usaha. Dalam ekonomi yang menuntut transparansi dan standardisasi, adaptasi yang lambat dapat membatasi akses modal dan berisiko menggerus pangsa pasar. Sebaliknya, pelaku usaha yang proaktif memanfaatkan dukungan bank untuk membangun sistem manajemen yang lebih tertata dinilai memiliki keunggulan kompetitif.
