KUPANG — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar kegiatan “Penelitian dan Reviu Alokasi Anggaran Belanja Non-Operasional Tahun Anggaran 2026” secara daring, Minggu (23/02/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh satuan kerja (satker) mematuhi kaidah penganggaran yang berlaku sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan anggaran ke depan.

Fokus utama reviu tersebut adalah verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). Dokumen yang diverifikasi merupakan hasil rumusan dari Bawaslu di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Melalui proses verifikasi ini, Bawaslu menargetkan tercapainya limited assurance atau keyakinan terbatas, yakni memastikan dokumen anggaran telah selaras dengan standar teknis serta regulasi keuangan yang ditetapkan pemerintah.

Kegiatan virtual itu dihadiri jajaran pimpinan dan tim teknis dari berbagai tingkatan, mulai dari ketua, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi (SDMO), kepala sekretariat, kepala bagian administrasi, hingga staf pengelola RKA-K/L dari seluruh satker Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Bawaslu menilai penelitian dan reviu ini sebagai instrumen kendali mutu dalam penyusunan anggaran. Dengan mekanisme tersebut, alokasi belanja non-operasional pada tahun anggaran 2026 diharapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan untuk pengawasan pemilu dan pemilihan.

Selain itu, sistem verifikasi yang ketat diarahkan untuk menutup potensi duplikasi anggaran maupun ketidaksesuaian akun yang dapat menghambat kinerja organisasi di masa mendatang.

Koordinasi lintas daerah dalam kegiatan ini disebut menjadi bagian dari komitmen Bawaslu untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan pengawalan sejak tahap perencanaan, Bawaslu berharap tata kelola keuangan lembaga dapat berjalan lebih bersih, efisien, dan efektif di seluruh lini.