Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong transparansi serta perbaikan tata kelola keuangan negara melalui pemanfaatan sistem transaksi nontunai. Upaya tersebut disampaikan dalam kegiatan Apresiasi Pengelolaan Cashless dan Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang digelar Rabu (29/4/2026) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir pengelolaan kas di kementerian telah menggunakan Cash Management System (CMS). Menurutnya, penerapan CMS menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan negara melalui transaksi digital secara real time, sekaligus meminimalkan praktik korupsi dan mempermudah pengawasan oleh pimpinan maupun auditor.
CMS merupakan sistem perbankan yang menyediakan informasi saldo, fasilitas transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, serta layanan transaksi lainnya secara real time online. Penggunaan CMS mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 183 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.
Dalu menjelaskan, ketentuan tersebut mendorong bendahara satuan kerja untuk memanfaatkan sistem pembayaran atau penyetoran nontunai (cashless). Dengan penggunaan CMS, kementerian menargetkan mitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas negara.
Ia menambahkan, pemanfaatan CMS menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Dalu berharap pada 2026 capaian transaksi melalui CMS dapat ditingkatkan lebih optimal, terlebih pada 2025 Kementerian ATR/BPN meraih peringkat pertama kategori penggunaan CMS kementerian/lembaga dengan jumlah virtual account lebih dari 500 rekening.
Dalam kegiatan yang sama, ATR/BPN juga menyerahkan penghargaan kepada satuan kerja (satker) dari tingkat pusat hingga jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berdasarkan penggunaan CMS terbanyak serta capaian penerimaan PNBP.
Penghargaan diberikan dalam sejumlah kategori, antara lain satker dengan persentase penggunaan CMS tertinggi pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu, terdapat kategori satker dengan capaian target PNBP terbaik berdasarkan kelompok target PNBP besar, sedang, dan kecil.
Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Kartika Sari, melaporkan proses implementasi CMS di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ia menyebut optimalisasi CMS menjadi salah satu strategi penerapan non tunai secara menyeluruh yang juga dapat mendukung peningkatan PNBP sebagai kontribusi kepada negara.
Menurut Kartika, pengelolaan CMS ditujukan untuk memitigasi potensi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berulang, mendukung pengelolaan APBN dan PNBP, serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penggunaan pembayaran non tunai.
Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, kepala kantor wilayah BPN provinsi penerima penghargaan, serta perwakilan penerima penghargaan dari kantor pertanahan kota/kabupaten.
