PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), di bawah arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menuntaskan empat agenda strategis yang ditujukan untuk memperkuat transparansi pasar modal Indonesia. Langkah ini diposisikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas industri.

Empat agenda tersebut meliputi pembukaan akses data kepemilikan saham di atas 1% kepada publik, publikasi indikator High Shareholding Concentration (HSC) melalui situs resmi BEI, pengayaan klasifikasi investor yang memanfaatkan granularitas data KSEI, serta penyesuaian batas minimum free float menjadi 15% melalui revisi Peraturan Bursa Nomor I-A beserta surat edarannya.

Selain pembaruan kebijakan, BEI juga memperkenalkan IDX Hotdesk, yakni kanal komunikasi terintegrasi yang ditujukan untuk memudahkan akses informasi dan konsultasi bagi pelaku pasar. Layanan ini dapat diakses melalui email dan dirancang sebagai jembatan komunikasi antara regulator dan pemangku kepentingan.

BEI menyatakan inisiatif tersebut merupakan bagian dari sinergi berkelanjutan antara BEI, KPEI, KSEI, dan OJK untuk memperkuat ekosistem pasar modal nasional. Kanal komunikasi ini juga diharapkan menjadi ruang dialog bagi pelaku pasar untuk menyampaikan masukan.

Sebelumnya, BEI bersama OJK dan KSEI telah melakukan sosialisasi kepada asosiasi dan media di Main Hall BEI pada awal April. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan sosialisasi daring yang diikuti lebih dari 1.700 peserta dari berbagai sektor, termasuk perusahaan tercatat dan manajer investasi.

Melalui rangkaian sosialisasi dan pembukaan ruang dialog, para pemangku kepentingan disebut diberi kesempatan untuk memahami kebijakan sekaligus menyampaikan pandangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar implementasi kebijakan tetap adaptif terhadap dinamika pasar.