Jakarta—Program Menu Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan selama bulan Ramadan tengah dievaluasi secara menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Evaluasi ini dilakukan menyusul berbagai sorotan di ruang publik dan mencakup sejumlah aspek, mulai dari kualitas kemasan, komposisi menu, hingga transparansi perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang menjadi dasar penyusunan menu.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan evaluasi tersebut bertujuan memastikan program berjalan sesuai standar gizi yang ditetapkan, tepat sasaran, serta akuntabel dalam penggunaan anggaran. Menurut Dadan, langkah ini juga diperlukan untuk merespons dinamika di lapangan dan mencegah munculnya kesalahpahaman di masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap hidangan yang disajikan dalam program MBG Ramadan memenuhi standar gizi yang optimal, menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan, dan dilakukan secara transparan dalam hal pengelolaan anggaran. Evaluasi ini krusial agar tidak timbul interpretasi yang keliru di mata publik,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 Februari 2026.
BGN juga menggelar rapat koordinasi daring pada Selasa, 24 Februari 2026, yang melibatkan seluruh mitra pelaksana dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pertemuan ini disebut sebagai bagian dari upaya merumuskan perbaikan pelaksanaan program.
Kemasan jadi perhatian
Salah satu fokus evaluasi adalah kemasan makanan. Dadan menekankan kemasan tidak lagi menggunakan kantong plastik sederhana, melainkan wadah yang lebih representatif, higienis, dan mampu menjaga kualitas makanan hingga diterima penerima manfaat.
BGN menilai kemasan yang lebih baik dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus membantu melindungi makanan dari risiko kontaminasi selama proses distribusi.
Komposisi menu disesuaikan
Selain kemasan, BGN meninjau komposisi bahan pangan dalam menu MBG. Dadan menginstruksikan agar mitra pelaksana memastikan komposisi bahan sesuai pagu bahan baku yang telah ditetapkan. Ia juga mengusulkan perubahan sumber protein, dari kacang menjadi telur.
Alasan pergantian tersebut berkaitan dengan pertimbangan biaya dan penerimaan masyarakat. Dadan menyebut harga kacang relatif lebih mahal, sementara telur dinilai memiliki citra protein yang lebih baik dan lebih mudah diterima. Perubahan ini diharapkan memungkinkan program menjangkau lebih banyak penerima manfaat tanpa mengurangi nilai gizi hidangan.
AKG dan harga bahan diminta terbuka
BGN juga menekankan pentingnya transparansi. Dadan meminta setiap SPPG menyusun penjelasan rinci mengenai AKG serta harga masing-masing bahan pangan yang digunakan dalam setiap menu. Informasi tersebut diminta disampaikan secara terbuka agar publik dapat memahami dasar perhitungan gizi dan penggunaan anggaran program.
Dalam pelaksanaannya, pagu harga bahan baku untuk balita hingga siswa SD kelas 3 ditetapkan Rp 8.000 per porsi, sedangkan untuk kelompok penerima manfaat lainnya Rp 10.000 per porsi. Dadan menjelaskan patokan ini dapat berbeda sesuai indeks kemahalan daerah dan bersifat at cost, sehingga penjelasan yang akuntabel dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman.
Peralatan vakum dan standar keamanan pangan
Untuk menjaga kualitas makanan, Dadan juga meminta setiap SPPG mulai menyediakan peralatan vakum (vacuum sealer). Menurutnya, penggunaan alat tersebut dapat membantu menjaga makanan lebih awet, higienis, dan tetap layak konsumsi saat didistribusikan.
Di sisi lain, Dadan mengingatkan mitra pelaksana agar tidak memaksakan penggunaan bahan baku yang kondisinya kurang baik. Jika ditemukan bahan yang tidak layak, distribusi diminta ditunda dan diinformasikan untuk diganti pada hari berikutnya.
“Kami tidak ingin ada kompromi dalam hal kualitas. Prinsipnya sederhana: makanan harus aman, bergizi, dan sesuai pagu. Jika ada bahan yang tidak layak, lebih baik diganti daripada dipaksakan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat,” kata Dadan.
Evaluasi total ini, menurut BGN, diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan MBG selama Ramadan, dengan penekanan pada standar gizi, kemasan yang higienis, transparansi anggaran, dan keamanan pangan bagi penerima manfaat.
