Pekanbaru — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Soni Sonjaya menegaskan pentingnya disiplin menjalankan standar operasional prosedur (SOP) serta transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, seluruh tahapan program telah memiliki SOP yang jelas dan wajib dipatuhi.
Penegasan itu disampaikan Soni dalam rapat konsolidasi bersama Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra yayasan se-Provinsi Riau di Ballroom Hotel Premier Pekanbaru, Sabtu (21/2/2026).
Soni menyebut SOP mencakup seluruh proses, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Ia mengatakan kehadiran BGN dalam forum tersebut untuk memastikan tugas Kepala SPPG berjalan sesuai harapan.
“Kehadiran kami di sini untuk memastikan tugas Kepala SPPG berjalan sesuai yang diharapkan. Semua tahapan sudah memiliki SOP yang jelas sehingga harus dijalankan dengan disiplin,” ujar Soni.
Ia mengingatkan, sejumlah kejadian menonjol di lapangan umumnya terjadi akibat kelalaian dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
Dalam kesempatan itu, Soni juga kembali menyampaikan ketentuan anggaran MBG, yakni Rp15.000 per porsi untuk sasaran umum dan Rp13.000 per porsi bagi kelompok kecil seperti balita dan anak taman kanak-kanak. Ia menekankan transparansi penggunaan anggaran sebagai aspek penting dalam pelaksanaan program.
BGN, lanjut Soni, mewajibkan seluruh Kepala SPPG memiliki akun media sosial sebagai sarana informasi publik. Melalui platform tersebut, masyarakat diharapkan bisa mengetahui menu harian, bahan yang digunakan, harga bahan, serta kandungan gizi makanan yang disajikan.
“Setiap SPPG wajib terbuka. Masyarakat berhak mengetahui hari ini memasak apa, bahan yang digunakan, berapa harganya, dan bagaimana kandungan gizinya,” tegasnya.
Soni turut mengapresiasi Pemerintah Provinsi Riau yang dinilai aktif berkolaborasi dengan SPPG dan mitra yayasan. Ia menyebut target pembangunan SPPG di Riau diproyeksikan mencapai 800 unit. Saat ini, sebanyak 633 titik telah berdiri dan sisanya masih dalam proses.
Menurut Soni, BGN juga telah menutup portal pendaftaran SPPG baru secara nasional. Jika masih terdapat kebutuhan tambahan di kecamatan tertentu, pemerintah daerah diminta mengajukan surat resmi melalui bupati atau wali kota untuk kemudian diverifikasi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyampaikan bahwa sebanyak 633 SPPG telah beroperasi di Riau dari target 677 unit yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Ia menyebut jumlah penerima manfaat mencapai 1,42 juta jiwa dengan dukungan 25.035 relawan aktif.
Sumber: infopublik.id
