Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan pentingnya kolaborasi lintas wilayah di kawasan Bandung Raya untuk menyelesaikan sejumlah persoalan strategis, mulai dari banjir, kemacetan, sampah, hingga tata ruang. Menurutnya, kompleksitas masalah di Kabupaten Bandung tidak dapat ditangani secara parsial oleh satu daerah saja.
Pernyataan itu disampaikan Dadang Supriatna dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung dalam rangka Hari Jadi ke-385 Kabupaten Bandung. Agenda tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan sejumlah pemangku kepentingan di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Senin, 20 April 2026.
Dadang menyebut persoalan yang dihadapi Kabupaten Bandung berkaitan erat dengan kondisi historis dan geografis Bandung Raya yang mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Ia menekankan perlunya penyelesaian bersama yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk berkolaborasi, termasuk menyiapkan dukungan anggaran.
Ia juga menilai semangat kebersamaan yang pernah menjadi kekuatan Kabupaten Bandung sebelum pemekaran wilayah perlu kembali dihidupkan untuk menjawab tantangan pembangunan saat ini.
Dalam kesempatan yang sama, Dadang memaparkan arah pembangunan daerah yang terus difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung menunjukkan tren positif, dari minus 7,5 persen pada 2021 menjadi 6,38 persen pada 2025, yang ditopang oleh sektor industri, pertanian, pariwisata, dan UMKM.
Pemerintah Kabupaten Bandung, lanjutnya, juga memperkuat fondasi pembangunan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, di antaranya lewat program beasiswa BESTI, penguatan tenaga kesehatan, serta dukungan terhadap program nasional seperti Sekolah Rakyat dan koperasi desa/kelurahan merah putih.
Dadang turut menyoroti persoalan kemiskinan ekstrem yang masih terjadi di sejumlah wilayah, seperti Pangalengan dan Pacira. Ia menyebut kondisi tersebut banyak dialami oleh pensiunan dengan penghasilan terbatas, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk dalam program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan peran pemerintah provinsi dalam mengorkestrasi pembangunan antardaerah agar berjalan selaras. Ia juga menekankan pentingnya mengembalikan konsep pembangunan berbasis lingkungan, khususnya dalam pengelolaan kawasan Bandung yang disebutnya sebagai wilayah peradaban air.
Dedi menyoroti tata ruang sebagai salah satu akar persoalan banjir yang berulang. Ia meminta agar pembangunan tidak dilakukan di kawasan rawa atau sawah, karena dinilai memperparah risiko banjir.
Selain itu, ia mendorong penguatan sektor pertanian dan penghijauan di wilayah Bandung Selatan melalui penanaman tanaman keras seperti teh dan kopi. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, termasuk melalui dukungan insentif.
Dedi juga menyampaikan gagasan pemberdayaan petani melalui pengembangan homestay sebagai peluang ekonomi berbasis masyarakat di sektor pariwisata. Ia menjelaskan rencana bantuan renovasi rutilahu bagi petani teh agar dapat sekaligus dimanfaatkan sebagai hunian dan homestay.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, sinergi antara pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi dinilai menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan Bandung Raya.
