Bupati Lombok Utara Pimpin Rakor Satgas MBG, Tekankan Transparansi dan Dampak Ekonomi Lokal

Bupati Lombok Utara Pimpin Rakor Satgas MBG, Tekankan Transparansi dan Dampak Ekonomi Lokal

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar bersama Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Lombok Utara di Aula Kantor Bupati, Selasa (7/4/2026). Dalam rapat tersebut, Najmul menegaskan pentingnya pengelolaan MBG yang transparan, baik dari sisi harga maupun kandungan gizi, serta mampu memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Lombok Utara.

“Program ini sangat penting dan harus mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi di daerah,” kata Najmul.

Rapat koordinasi itu dihadiri anggota DPRD Lombok Utara, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta mitra pelaksana. Dalam arahannya, Najmul menekankan setiap instansi pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan optimal. OPD teknis diminta bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi guna mendukung kelancaran operasional, sekaligus menjadi jejaring yang menjamin keamanan masyarakat dalam mengonsumsi MBG yang disiapkan mitra pelaksana.

Najmul menyebut pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menekankan peran pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan MBG. Karena itu, ia meminta semua pihak memiliki persepsi yang sama dalam pelayanan MBG, dengan tujuan akhir memperkuat kualitas hidup masyarakat.

Ia juga kembali menegaskan pentingnya transparansi melalui penyampaian informasi yang terbuka dan tata kelola program yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Selain itu, Najmul menilai program MBG perlu memberi dampak pada program daerah, salah satunya menekan angka stunting.

Dari sisi sasaran penerima, Najmul meminta seluruh SPPG menjaga kualitas gizi untuk anak, ibu hamil, maupun lansia. Ia juga berharap dampak lanjutan program ini dapat mendorong penyerapan sumber pangan lokal, seperti sayur, telur, daging, serta bahan baku lain yang dihasilkan UMKM pangan.

Dalam kesempatan yang sama, Najmul menyinggung rencana pembangunan Sekolah Rakyat oleh pemerintah pusat dengan kapasitas hingga 1.000 siswa. Melalui optimalisasi inventarisasi dan pendataan, ia menyatakan optimistis siswa dari keluarga kurang mampu yang menjadi lokus program dapat memperbaiki struktur sumber daya dan kondisi ekonomi di masa depan.

“Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan dengan proses rekrutmen yang tepat sasaran dan pengawasan yang ketat. Saya optimistis bahwa melalui koordinasi yang baik, program MBG dan Sekolah Rakyat dapat berjalan efektif dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Lombok Utara yang lebih maju dan sejahtera,” ujar Najmul.