Kritik pakar hukum tata negara Feri Amsari mengenai kualitas pejabat publik kembali menjadi perhatian setelah data resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan kapasitas wakil rakyat.
Dalam pembahasan di sebuah podcast di kanal YouTube Fristian Griec Media, kritik tersebut disebut tidak semata opini, melainkan bertumpu pada data yang dinilai memicu kekhawatiran publik.
Berdasarkan data profil calon legislatif yang dirilis KPU, dari total 580 anggota DPR RI periode 2024–2029, sekitar 63 orang tercatat memiliki pendidikan terakhir SMA. Di sisi lain, ratusan anggota lainnya disebut tidak mencantumkan riwayat pendidikan secara rinci di ruang publik.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan bukan hanya soal gelar akademik, melainkan soal keterbukaan informasi dan kapasitas dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Situasi tersebut juga dinilai sejalan dengan kritik Feri bahwa banyak pejabat publik tidak selalu memiliki latar belakang yang sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam konteks Indonesia, kualitas pengambil kebijakan dipandang krusial karena berimplikasi langsung pada arah pembangunan dan penggunaan anggaran negara.
Sorotan turut mengarah pada pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang sebelumnya memicu polemik. Latar belakang militernya dinilai tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan kebijakan publik sipil, khususnya di bidang ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Secara umum, jalur pendidikan dan karier perwira TNI disebut berfokus pada strategi pertahanan dan operasi militer, bukan perumusan kebijakan publik berbasis analisis ekonomi atau administrasi negara.
Sejumlah pengamat menilai, kekhawatiran yang muncul tidak semata menyangkut individu, melainkan mencerminkan sistem rekrutmen politik dan tata kelola kekuasaan yang dinilai belum sepenuhnya berbasis meritokrasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini disebut berpotensi menurunkan kualitas kebijakan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Dengan demikian, kritik Feri Amsari dipandang sebagai peringatan bahwa tanpa transparansi dan kompetensi yang memadai dari para pengambil keputusan, risiko kesalahan kebijakan dapat meningkat dan dampaknya berpotensi dirasakan langsung oleh masyarakat.
