Wakil Majelis Nasional Vietnam Tran Nhat Minh meminta penjelasan lebih rinci terkait perubahan ketentuan dalam rancangan undang-undang yang mengubah dan melengkapi Undang-Undang Emulasi dan Penghargaan, khususnya mengenai penerimaan penghargaan dari individu dan organisasi asing.
Dalam pembahasan Pasal 5 Ayat 1 rancangan undang-undang yang mengubah dan melengkapi Pasal 14 undang-undang yang berlaku, Tran Nhat Minh menyoroti dihapusnya ketentuan yang sebelumnya mewajibkan individu dan organisasi Vietnam memperoleh persetujuan lembaga negara yang berwenang di Republik Sosialis Vietnam, atau mematuhi perjanjian internasional yang diikuti Vietnam, ketika menerima penghargaan dari pihak asing.
Menurut para delegasi, setelah menelaah sejumlah dokumen dalam berkas rancangan undang-undang, lembaga penyusun tidak menjelaskan secara tegas alasan penghapusan ketentuan tersebut. Mereka juga mencatat bahwa laporan Kementerian Dalam Negeri mengenai penilaian awal pelaksanaan Undang-Undang Emulasi dan Pujian tahun 2022 tidak menunjukkan adanya kendala dalam penerapan aturan tersebut. Sementara itu, bagian penjelasan yang membandingkan rancangan dengan undang-undang yang berlaku dinilai belum menguraikan alasan amandemen secara jelas.
Tran Nhat Minh menilai ketentuan persetujuan itu penting untuk memastikan pengelolaan negara yang terpadu atas kegiatan yang melibatkan unsur asing, mencegah penerimaan penghargaan yang dinilai tidak selaras dengan kepentingan nasional, serta menjaga transparansi dan legitimasi penghargaan dari luar negeri.
Ia kemudian mempertanyakan apakah, dengan dihapusnya ketentuan tersebut, prosedur penerimaan penghargaan dari pihak asing masih memerlukan persetujuan lembaga negara yang berwenang. Delegasi meminta hal ini diklarifikasi agar warga negara dan pelaku usaha dapat menerapkan aturan secara mudah dan konsisten. Jika pengaturan prosedur dipindahkan ke dokumen lain, lembaga penyusun diminta memberikan penjelasan spesifik.
Dari sisi teknik legislasi, Tran Nhat Minh juga menyinggung ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 14 rancangan undang-undang yang berisi sejumlah larangan, antara lain penyalahgunaan penghargaan dari individu atau organisasi asing untuk melanggar hukum Vietnam; menyebarkan atau menghasut tindakan yang bertentangan dengan tradisi budaya dan kepentingan nasional; serta merusak keamanan nasional dan Republik Sosialis Vietnam.
Untuk menjaga konsistensi struktur rancangan undang-undang, ia mengusulkan agar klausul terkait larangan tersebut dipindahkan dari Pasal 14 ke Pasal 15 yang mengatur tindakan terlarang dalam emulasi dan pemberian penghargaan.
Selain isu penerimaan penghargaan dari pihak asing, Tran Nhat Minh turut menyoroti potensi duplikasi dan ketidakadilan dalam kriteria pemberian penghargaan. Ia menyinggung ketentuan tambahan tentang syarat waktu, yakni tiga tahun untuk mempertimbangkan pemberian Tanda Jasa Pertahanan Nasional Kelas Tiga serta dua tahun untuk mempertimbangkan pemberian Sertifikat Pujian Perdana Menteri.
Menurutnya, ketentuan tersebut dinilai tidak selaras dengan Pasal 10 Ayat 1 rancangan undang-undang yang mengubah dan menambah Pasal 23 tentang gelar “Prajurit Teladan Berprestasi di Tingkat Akar Rumput”. Dalam draf, gelar tersebut dapat diberikan kepada individu yang memenuhi salah satu kriteria, termasuk dinilai telah menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Perubahan dibanding undang-undang yang berlaku adalah draf menetapkan bahwa penilaian “menyelesaikan tugas dengan sangat baik” saja sudah cukup untuk memenuhi syarat memperoleh gelar tersebut tanpa perlu syarat lain.
Di sisi lain, rancangan mengatur bahwa untuk memperoleh Tanda Jasa Pertahanan Nasional Kelas Tiga dan Sertifikat Pujian Perdana Menteri, seseorang harus sekaligus dinilai menyelesaikan tugas dengan sangat baik dan telah tiga kali menerima gelar “Prajurit Teladan Berprestasi di Tingkat Akar Rumput”. Tran Nhat Minh menilai pengaturan ini tidak masuk akal, berpotensi menduplikasi prestasi, dan dapat memunculkan persoalan dalam praktik.
Ia mencontohkan kemungkinan seseorang menerima gelar “Prajurit Teladan Berprestasi di Tingkat Akar Rumput” tiga kali berdasarkan kinerja sangat baik, sehingga secara bersamaan memenuhi dua kriteria dan memenuhi syarat untuk Tanda Jasa Pertahanan Nasional Kelas Tiga. Sebaliknya, ada kemungkinan lain seseorang menerima gelar tersebut tiga kali tetapi tidak semuanya didasarkan pada kinerja sangat baik, sehingga meski total lima kali berturut-turut memperoleh gelar, tetap tidak memenuhi syarat untuk penghargaan yang lebih tinggi.
Karena itu, para delegasi meminta lembaga penyusun melakukan kajian dan mengantisipasi situasi yang mungkin timbul agar terhindar dari duplikasi, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan dalam program emulasi dan penghargaan.
Dalam aspek reformasi prosedur administrasi, Tran Nhat Minh mengutip Surat Edaran Pemerintah Nomor 139 tertanggal 31 Maret 2026 yang memuat arah reformasi, termasuk pengurangan persyaratan dokumen “sertifikasi atau konfirmasi” terkait inisiatif, topik ilmiah, proyek ilmiah, serta karya ilmiah dan teknologi dalam pengajuan gelar emulasi tertentu. Ia juga menyinggung pengurangan persyaratan dokumen konfirmasi atas prestasi luar biasa di berbagai bidang dalam pengajuan penghargaan.
Para delegasi menilai, substansi “sertifikasi atau konfirmasi” tersebut dapat diintegrasikan ke dalam laporan kinerja kelompok dan individu yang diajukan, sehingga mengurangi biaya, waktu, dan kebutuhan sumber daya manusia untuk menyiapkan dokumen administratif. Mereka menilai arah penyederhanaan ini relevan, terutama dalam konteks dorongan transformasi digital, serta sejalan dengan Keputusan Pemerintah No. 66/NQ-CP tanggal 26 Maret 2025 tentang program pengurangan dan penyederhanaan prosedur administrasi terkait kegiatan produksi dan bisnis pada 2025–2026.
Namun, para delegasi mencatat rancangan undang-undang yang diajukan ke Majelis Nasional pada Sidang Pertama belum memasukkan amandemen-amandemen yang disebutkan dalam Surat Edaran Pemerintah tersebut. Karena itu, mereka meminta lembaga penyusun menjelaskan dan mengklarifikasi perbedaan antara pengajuan Pemerintah dan rancangan undang-undang yang dibahas.
Untuk melanjutkan reformasi prosedur administrasi di bidang emulasi dan penghargaan, para delegasi juga mengusulkan agar Pemerintah, kementerian, lembaga, dan daerah terus mengurangi serta menyederhanakan prosedur dan proses, termasuk dalam penelitian dan pengumuman ketentuan rinci mengenai berkas dan tata cara pengajuan gelar emulasi dan bentuk penghargaan sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 33 Ayat 1 rancangan undang-undang.
