Penyebaran hoaks yang mengatasnamakan pejabat publik, termasuk Menteri Agama, kembali marak dan dinilai meresahkan. Informasi bohong semacam ini kerap memanfaatkan isu-isu sensitif keagamaan maupun program pemerintah yang menarik perhatian publik, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dan mengikis kepercayaan terhadap institusi resmi.
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah narasi di media sosial dan aplikasi percakapan mencatut nama Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. Klaim yang beredar beragam, mulai dari isu ibadah kurban, pengelolaan kas masjid, hingga program bantuan yang disebut-sebut berasal dari Kementerian Agama (Kemenag).
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada serta melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Tim Cek Fakta Liputan6.com mencatat beberapa hoaks yang mengatasnamakan Menag Nasaruddin Umar. Berikut rangkumannya.
1. Klaim Menag melarang penyembelihan hewan kurban dan menggantinya dengan uang
Salah satu unggahan di Facebook pada 28 April 2026 menampilkan video Menag Nasaruddin Umar disertai teks yang menyebut ia melarang masyarakat menyembelih hewan kurban dan meminta diganti dengan uang. Unggahan tersebut juga disertai narasi yang mempertanyakan kebijakan itu.
Tim Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim tersebut setelah video dan narasi itu beredar.
2. Klaim pemerintah kini mengelola zakat dan infak untuk menyelamatkan umat dari api neraka
Hoaks lain beredar melalui media sosial, salah satunya di Instagram pada 26 April 2026. Unggahan itu mengklaim Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa uang infak dan zakat kini dikelola pemerintah, dengan alasan untuk menyelamatkan umat dari sifat serakah dan api neraka.
Unggahan tersebut juga menambahkan narasi bahwa Kemenag mengambil alih pengelolaan dana zakat dan infak agar dana amal dikelola dan diawasi secara terpusat oleh negara.
Tim Cek Fakta Liputan6.com turut menelusuri kebenaran klaim tersebut.
3. Klaim Menag meminta warga menyerahkan kurban agar dikelola pemerintah, bukan memotong sendiri
Unggahan lain di Facebook pada 28 April 2026 menyebut Menag Nasaruddin Umar meminta masyarakat yang ingin berkurban menyerahkan kepada pemerintah untuk dikelola. Dalam unggahan itu juga terdapat poster bergambar Menag dengan tulisan yang menyarankan masyarakat menyetorkan uang akikah atau kurban ke BAZNAS atau dikelola pemerintah daripada memotong kambing sendiri.
Tim Cek Fakta Liputan6.com juga melakukan penelusuran terhadap klaim tersebut.
Maraknya narasi yang mencatut nama pejabat publik menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menerima informasi, terutama yang berkaitan dengan isu keagamaan. Verifikasi informasi dinilai perlu dilakukan agar masyarakat tidak terjebak disinformasi yang dapat memecah belah.
