Sejumlah informasi palsu atau hoaks kerap mencatut nama pejabat publik, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Beragam narasi yang mengatasnamakan Bahlil beredar di media sosial dengan tema yang berbeda-beda, mulai dari isu politik hingga kebijakan energi.
Berikut beberapa hoaks yang dicatat dalam rangkaian pemeriksaan fakta:
1. Hoaks artikel yang menarasikan Bahlil menyebut pilkada dipilih DPR merupakan usulan Jokowi
Beredar unggahan berupa tangkapan layar artikel yang diklaim berasal dari Antara News, dengan judul: “Bahlil! Permintaan Kepala Daerah Dipilih Oleh DPR itu Usulan Pak Jokowi, Kami Cuma Menyampaikan Keinginan Beliau”. Unggahan tersebut ditemukan beredar di Facebook, salah satunya diposting pada 21 Februari 2026.
Narasi itu mengklaim Bahlil menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPR merupakan usulan Presiden Joko Widodo. Klaim tersebut kemudian menjadi objek pemeriksaan fakta.
2. Hoaks klaim Bahlil mengajak PLN menaikkan harga token listrik
Hoaks lain menyebut Bahlil mengusulkan kepada PT PLN agar menaikkan harga token listrik dengan alasan agar PLN tidak merugi dan masyarakat belajar menghemat listrik. Klaim ini beredar dalam bentuk tulisan panjang disertai tagar terkait, dan diunggah oleh akun Facebook pada 27 Desember 2026.
Dalam unggahan itu, narasi menyimpulkan bahwa kenaikan harga token dianggap sebagai solusi untuk menyehatkan PLN serta mendorong kesadaran masyarakat dalam penggunaan listrik. Klaim tersebut dinyatakan tidak benar dalam pemeriksaan fakta.
3. Hoaks pernyataan Bahlil soal ojol wajib membeli motor listrik sendiri untuk mengurangi beban subsidi
Berikutnya, beredar klaim yang menyebut Bahlil menyatakan pengemudi ojek online (ojol) wajib membeli motor listrik sendiri demi mengurangi beban subsidi negara. Unggahan tersebut ditemukan di Facebook dan diposting pada 28 Desember 2025.
Postingan itu menampilkan narasi singkat yang mengatasnamakan Bahlil dan mengajak pembaca menilai kebenarannya. Klaim ini juga termasuk informasi yang dinyatakan tidak benar dalam pemeriksaan fakta.
Rangkaian hoaks tersebut menunjukkan bagaimana nama pejabat dapat dicatut untuk memperkuat narasi tertentu di ruang digital. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati, memeriksa konteks, serta memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya.
