Diskominfo Kaltim Klarifikasi Isu Viral Terkait Aset dan Anggaran, Tekankan Transparansi Informasi Publik

Diskominfo Kaltim Klarifikasi Isu Viral Terkait Aset dan Anggaran, Tekankan Transparansi Informasi Publik

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Diskominfo Kaltim) menggelar jumpa pers untuk mengklarifikasi sejumlah isu yang viral di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan anggaran pemerintah daerah.

Jumpa pers tersebut berlangsung di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Samarinda, Selasa (5/5/2026). Kegiatan ini menghadirkan Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim Astri Intan Nirwany.

Diskominfo Kaltim menyatakan forum klarifikasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjaga transparansi informasi publik sekaligus meluruskan berbagai persepsi yang berkembang akibat informasi yang dinilai tidak utuh.

Muhammad Faisal menyoroti isu-isu yang beredar di media sosial, mulai dari pengadaan mobil dinas, renovasi rumah jabatan, pengadaan kursi pijat, hingga layanan laundry. Menurutnya, isu-isu tersebut perlu dijelaskan secara terbuka.

“Informasi yang beredar seringkali terpotong dan tidak utuh. Karena itu kami hadir memberikan penjelasan lengkap berbasis data,” ujar Faisal.

Sementara itu, Astri Intan Nirwany menegaskan pengelolaan aset dan anggaran telah melalui proses sesuai aturan, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Ia menyebut seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dan pihaknya terbuka terhadap evaluasi.

“Semua kegiatan sudah melalui prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga terbuka terhadap evaluasi untuk perbaikan ke depan,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, Diskominfo Kaltim juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi di media sosial serta tidak mudah terpengaruh konten yang belum terverifikasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan akan terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik guna memperkuat kepercayaan masyarakat.