Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kuningan menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi operator website desa sebagai upaya mendorong keterbukaan informasi publik serta penguatan layanan digital di tingkat desa.

Kegiatan yang berlangsung di aula rapat kantor Diskominfo pada Rabu (29/4) itu diikuti 71 operator dari 71 desa. Bimtek dibuka oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan, H. Ucu Suryana.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Kuningan, Roro Ening Hartini, menjelaskan pelatihan tersebut merupakan respons atas pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menuntut pemerintah desa lebih adaptif dalam menghadirkan layanan berbasis digital.

Menurut Roro Ening, operator desa dituntut mampu mengelola website secara profesional dan berkelanjutan, mulai dari penyajian informasi, publikasi berita, hingga pembaruan data secara berkala. “Operator desa harus mampu menyajikan informasi yang aktual, akurat, dan mudah diakses masyarakat. Mulai dari pengolahan konten, publikasi berita, hingga pemutakhiran data secara berkala,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Sementara itu, Ucu Suryana menegaskan website desa memiliki peran strategis sebagai sarana komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, media digital tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi lokal, budaya, serta produk unggulan desa.

“Website desa adalah wajah digital. Di sana masyarakat bisa melihat perkembangan pembangunan, potensi daerah, hingga layanan yang disediakan pemerintah desa,” kata Ucu.

Ia mengajak seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius dan menerapkan materi yang diperoleh di desa masing-masing agar pengelolaan website berjalan optimal.

Bimtek dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 29–30 April 2026. Melalui kegiatan ini, seluruh desa di Kabupaten Kuningan diharapkan memiliki serta mengelola website resmi secara aktif sebagai bagian dari transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik.