Provinsi Dong Thap mendorong penyesuaian perencanaan pembangunan setelah penggabungan dengan Provinsi Tien Giang, menyusul perubahan besar pada skala wilayah, jumlah penduduk, serta organisasi ruang dan infrastruktur. Penyesuaian ini dinilai penting agar perencanaan selaras dengan konteks baru sekaligus memaksimalkan potensi dan keunggulan lokal.

Ketua Persatuan Asosiasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Dong Thap, Dr. Nguyen Van Khang, menjelaskan bahwa berdasarkan Resolusi No. 202/2025/QH15 tertanggal 12 Juni 2025 tentang penataan ulang unit administrasi tingkat provinsi, Dong Thap dibentuk dari penggabungan dua provinsi, yakni Dong Thap (lama) dan Tien Giang. Provinsi baru ini memiliki luas 5.938,64 km² dengan jumlah penduduk 4.370.046 jiwa. Setelah penataan ulang unit administrasi tingkat kecamatan, Dong Thap memiliki 102 kecamatan dan desa.

Menurutnya, penggabungan tersebut membuat populasi meningkat dan memicu perubahan pada organisasi spasial pembangunan, poros penghubung infrastruktur, koridor, kutub pertumbuhan sosial-ekonomi, serta rencana penggunaan dan alokasi lahan. Dalam kondisi ini, perencanaan terpadu Dong Thap dan Tien Giang sebelum penggabungan dinilai tidak lagi sesuai, terutama setelah terbitnya Resolusi No. 52/NQ-CP tentang tugas penyusunan penyesuaian Perencanaan Tata Guna Lahan Nasional 2021–2030 dengan visi 2050, serta Resolusi No. 306/NQ-CP tentang penyesuaian Rencana Induk Nasional 2021–2030 dengan visi 2050.

Komite Rakyat Provinsi menganjurkan penyesuaian perencanaan untuk memanfaatkan sumber daya internal sekaligus memperkuat keterkaitan regional, menarik investasi, serta menargetkan Dong Thap menjadi provinsi dengan perkembangan industri yang pesat pada 2030. Selain itu, Dong Thap juga diarahkan menjadi pelopor pertanian ekologis, kawasan pedesaan modern, petani yang beradab, dan salah satu daerah maju terkemuka di wilayah Delta Mekong.

Untuk periode mendatang, orientasi pembangunan Dong Thap dirancang melalui sejumlah kerangka utama, antara lain rantai pembangunan di sepanjang Sungai Tien; dua zona ekonomi dinamis berupa Zona Ekonomi Perbatasan Dong Thap dan Zona Ekonomi Pesisir Go Cong; tiga pilar pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tujuan pertumbuhan hijau; serta empat gerbang strategis yang menghubungkan wilayah Tenggara, Delta Mekong, Kamboja, dan ruang ekonomi maritim.

Rancangan tersebut juga memuat lima zona sosial-ekonomi yang menghubungkan lima koridor ekonomi, termasuk zona sosial-ekonomi pusat di sepanjang Sungai Tien, zona sosial-ekonomi perbatasan, zona ekonomi pertanian ekologis Dong Thap Muoi, dan zona ekonomi maritim. Selain itu, zona sosial-ekonomi di selatan Sungai Tien dan utara Sungai Hau, serta enam kota pusat—My Tho, Cao Lanh, Sa Dec, Go Cong, Cai Lay, dan Hong Nguy—diposisikan sebagai pusat komprehensif dan khusus yang memegang peran utama dalam pembangunan.

Sejumlah akademisi memberikan masukan atas arah penyesuaian rencana tersebut. Profesor Madya Dr. Bui Ba Bong, mantan Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, menilai orientasi pembangunan, khususnya sektor pertanian, konsisten dengan isi Laporan Politik Kongres Nasional Partai ke-14 dan Resolusi Rapat Komite Sentral ke-2 (periode ke-14).

Profesor Madya Dr. Nguyen Ngoc Vinh, Direktur Institut Penelitian Ekonomi Pembangunan Universitas Ekonomi Kota Ho Chi Minh, menyebut penggabungan provinsi membuka ruang pembangunan sosial-ekonomi baru dengan struktur yang lebih beragam dan keterkaitan kompleks, mencakup wilayah perbatasan, sistem sungai (Sungai Tien dan Sungai Hau), serta pesisir timur. Ia menilai perubahan ini menuntut perencanaan bergeser dari pendekatan terfragmentasi berbasis batas administratif menuju pendekatan terintegrasi berbasis ruang yang saling terhubung “perbatasan–sungai–laut”.

Terkait penataan ruang, Profesor Madya Dr. Nguyen Van Sanh, mantan Direktur Institut Penelitian Pembangunan Delta Mekong Universitas Can Tho, menyarankan agar Dong Thap menegaskan posisinya dalam kaitan nasional dan regional, antara lain sebagai pusat pertanian nasional berskala besar, gerbang penghubung koridor Sungai Mekong ke Laut Cina Selatan, serta mata rantai penting dalam logistik dan rantai nilai pertanian di Delta Mekong.

Dalam rancangan skenario pertumbuhan, diusulkan target dinamis 8,5%–10% dengan empat kelompok solusi pendukung: penguatan lembaga keterkaitan regional; pembangunan infrastruktur dan pengembangan tata ruang; peningkatan rantai nilai; serta mobilisasi sumber daya. Profesor Madya Dr. Nguyen Tan Khuyen dari Universitas Ekonomi Kota Ho Chi Minh menambahkan perlunya transformasi model pertumbuhan menuju ekonomi hijau dan ekonomi sirkular, yang dikaitkan dengan pertanian berteknologi tinggi dan industri pengolahan, disertai restrukturisasi sektor ekonomi, pengembangan rantai nilai, dan penguatan hubungan regional.

Dr. Le Van Huong, mantan Ketua Komite Rakyat Provinsi Tien Giang, menyoroti ketergantungan struktur ekonomi provinsi pada sektor pertanian. Ia mengusulkan agar industri diprioritaskan di atas jasa karena dinilai dapat mendorong perkembangan jasa dan pariwisata. Ia juga mendorong percepatan pembangunan perkotaan, infrastruktur transportasi, serta irigasi, sekaligus upaya meningkatkan pendapatan anggaran untuk memperkuat kapasitas investasi kembali. Untuk pertumbuhan, ia menyatakan kesepahaman memilih skenario 10% per tahun.

Untuk memperkuat dasar penyusunan skenario pertumbuhan, Profesor Madya Dr. Nguyen Ngoc Vinh menyarankan kajian korelasi antara tingkat pertumbuhan dengan produktivitas faktor total (TFP) dan efisiensi investasi (ICOR).

Dari sisi substansi dokumen, Profesor Madya Dr. Bui Ba Bong mengusulkan peninjauan redaksi pada rancangan keputusan yang menyetujui penyesuaian rencana, khususnya frasa “menjadi pusat pertanian dan ekowisata modern di wilayah Delta Mekong…”. Menurutnya, visi Dong Thap hingga 2050 perlu mencakup pembangunan ekonomi yang komprehensif, dengan pertanian sebagai salah satu bagiannya. Ia juga meminta penulisan ulang bagian lain agar sesuai dengan kesimpulan Konferensi Komite Sentral ke-2 (periode ke-14) terkait rencana pembangunan sosial-ekonomi 2026–2030.

Di bidang transportasi, ahli dari Institut Penelitian Pembangunan Kota Ho Chi Minh, Dr. Du Phuoc Tan, menyarankan pengembangan kuat infrastruktur logistik lintas batas, termasuk modernisasi pelabuhan internasional dan domestik. Ia juga mendorong peningkatan infrastruktur dan kapasitas ekonomi Gerbang Perbatasan Internasional Dinh Ba melalui sinkronisasi prosedur bea cukai dan penerapan teknologi digital. Selain itu, ia mengusulkan penggunaan teknologi tinggi untuk manajemen sistem transportasi cerdas (ITS), sistem peringatan banjir dan longsor otomatis, serta kebijakan terobosan untuk menarik investasi FDI di bidang infrastruktur dan logistik.

Masukan sektor irigasi disampaikan Prof. Dr. Nguyen Manh Hung, mantan Direktur Institut Ilmu Sumber Daya Air Vietnam. Ia menekankan tiga isu utama: rencana drainase, rencana pengembangan pekerjaan irigasi, serta sistem penyediaan dan penyimpanan air. Tiga kelompok solusi yang disarankan meliputi penyelesaian sistem tanggul berlapis, penguatan penyimpanan air dan keterkaitan sumber air, serta dorongan penerapan teknologi seperti GIS, peramalan, dan peringatan.

Pelaku usaha dan investor juga menyampaikan perhatian terhadap rancangan rencana revisi. Di antaranya, usulan agar provinsi fokus berinvestasi pada proyek industri pembuatan kapal serta adanya arahan bagi perusahaan terkemuka untuk mengembangkan industri pengolahan khusus bernilai tambah tinggi. Di sektor energi, diusulkan penambahan proyek energi potensial seperti tenaga angin dan tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan listrik dunia usaha, terutama di kawasan dan klaster industri.

Masukan lain mencakup dorongan investasi pelabuhan laut berskala besar, fokus menarik investor dan perusahaan perangkat lunak serta sumber daya manusia, investasi infrastruktur digital, dan dukungan bagi investor dalam pelaksanaan proyek reklamasi lahan.

Ketua Komite Rakyat Provinsi, Pham Thanh Ngai, menegaskan Tata Ruang Provinsi Dong Thap merupakan kerangka hukum penting yang perlu selaras dengan ruang pengembangan baru dan keunggulan komparatif provinsi, termasuk transportasi air dan darat di sepanjang Sungai Tien yang dipandang sebagai pintu gerbang menuju wilayah Delta Mekong. Ia meminta departemen, lembaga, dan unit konsultan memperbarui secara penuh masukan ilmuwan serta pelaku bisnis, sekaligus memperhatikan pembaruan arahan sesuai Resolusi Pemerintah Nomor 120.

Terkait skenario pertumbuhan, ia juga menekankan perlunya mempertimbangkan dan membandingkannya dengan isi Kesimpulan No. 18-KL/TW Konferensi Komite Sentral ke-2 mengenai upaya mencapai target pertumbuhan “dua digit”.