Serangkaian insiden terkait makanan sekolah memicu kekhawatiran orang tua dan mendorong tuntutan pengawasan yang lebih ketat. Di tengah meningkatnya perhatian publik, transparansi rantai pasok dinilai menjadi salah satu kunci untuk mencegah risiko dan memperkuat keamanan pangan di lingkungan sekolah.
Salah satu kasus yang menyita perhatian terjadi pada pertengahan April di Kota Ho Chi Minh, ketika 184 siswa Sekolah Dasar Binh Quoi Tay dirawat di sejumlah fasilitas medis. Analisis awal menemukan 7 dari 10 sampel tinja dinyatakan positif mengandung bakteri Salmonella, yang dikenal sebagai salah satu penyebab umum infeksi saluran pencernaan yang ditularkan melalui makanan.
Seorang orang tua siswa, NG.TMA, menyatakan kekhawatiran keluarganya karena anak-anak setiap hari makan siang di sekolah, sementara orang tua pada praktiknya banyak bergantung pada pihak sekolah. Ia menilai yang dibutuhkan bukan sekadar komitmen, melainkan transparansi yang jelas mulai dari sumber bahan hingga proses pengolahan agar orang tua dapat merasa aman.
Kekhawatiran tersebut menguat karena insiden serupa bukan kali pertama terjadi. Di Hanoi, kasus Cuong Phat Food Co., Ltd. yang ditemukan memasok lebih dari 300 ton daging babi sakit ke kantin sekolah sebelumnya juga mengungkap celah dalam pengelolaan. Situasi ini menegaskan bahwa meski prosedur dan regulasi pemilihan pemasok telah tersedia, pelaksanaan pemantauan dinilai belum efektif, terutama dalam pengendalian kualitas makanan.
Merespons risiko keamanan pangan, Departemen Keamanan Pangan Kota Ho Chi Minh menerapkan sejumlah langkah untuk memperketat pengelolaan. Upaya itu antara lain penandatanganan komitmen keamanan pangan antara lembaga pengelola dan pemasok, peningkatan inspeksi mendadak, serta pelatihan prosedur keamanan pangan bagi sekitar 3.500 sekolah yang mengelola dapur umum.
Direktur Departemen Keamanan Pangan Kota Ho Chi Minh, Prof. Madya Pham Khanh Phong Lan, menilai cuaca panas berkepanjangan meningkatkan risiko pembusukan makanan dan kontaminasi bakteri apabila penyimpanan tidak dilakukan dengan benar. Kondisi tersebut juga disebut sebagai periode ketika insiden keracunan makanan lebih mungkin terjadi, terutama di dapur umum seperti sekolah yang menyiapkan makanan dalam jumlah besar setiap hari.
Di sisi lain, tantangan pengawasan juga dipengaruhi skala pengelolaan pangan di Kota Ho Chi Minh. Menurut Lan, sebagai wilayah perkotaan besar yang melayani kebutuhan pangan sekitar 14 juta orang, kota ini mengelola lebih dari 30.000 perusahaan produksi dan bisnis makanan. Namun, keterbatasan tenaga kerja pengelolaan menimbulkan tekanan besar dalam inspeksi dan pengawasan rutin.
Kompleksitas bertambah setelah perluasan wilayah geografis kota yang membuat jumlah sekolah mencapai sekitar 3.500, dengan beragam model penyelenggaraan dapur, mulai dari memasak di tempat hingga menggunakan jasa penyedia makanan dari luar. Keragaman ini membuat pengendalian lebih rumit dan memerlukan solusi yang lebih komprehensif serta transparan.
Kepala Sekolah Dasar Le Van Tam, Tran Tieu Quynh, berpandangan bahwa mengandalkan inspeksi administratif saja tidak cukup untuk pengendalian menyeluruh. Dalam situasi persaingan harga dan kenaikan biaya, ia menilai ada risiko sebagian pemasok mengorbankan kualitas. Ia juga menyinggung adanya kasus yang tercatat terkait penyimpanan yang tidak tepat, penggunaan bahan yang tidak memenuhi standar, atau metode pengolahan yang bertujuan menghindari inspeksi.
Quynh menekankan kebutuhan membangun mekanisme pemantauan yang ketat dan saling terhubung di seluruh tahapan rantai pasok, dari bahan baku hingga pengolahan dan distribusi. Ia menyebut salah satu solusi adalah menciptakan “tekanan balik” dari sekolah sebagai pengguna langsung kepada pemasok. Ketika banyak sekolah terlibat dalam sistem kontrol bersama, pasar yang besar dinilai dapat mendorong pemasok mematuhi standar untuk mempertahankan kontrak jangka panjang.
Wakil Direktur Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Ho Chi Minh, Nguyen Nguyen Phuong, juga menilai perbaikan mendasar menuntut transparansi di seluruh rantai pasok makanan, mencakup bahan baku, transportasi, pengolahan, hingga distribusi. Ia menyebut penerapan teknologi seperti ketertelusuran, termasuk gagasan model “tanda centang hijau tanggung jawab”, berpotensi berperan dalam pengendalian kualitas makanan yang lebih ketat ke depan.
Menurut Phuong, pendekatan “tanda centang tanggung jawab” dipandang sebagai langkah maju dalam manajemen modern karena setiap mata rantai dapat dikendalikan dan dilacak secara jelas. Dengan mekanisme itu, konsumen, sekolah, dan lembaga pengelola dapat mengakses informasi asal makanan dengan lebih mudah, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pihak-pihak terkait.
Meski demikian, Phuong menegaskan teknologi hanya bagian dari solusi. Sambil menunggu penyempurnaan langkah komprehensif, ia menilai faktor kunci tetap pada rasa tanggung jawab di setiap mata rantai, dari pemasok, unit pengolahan, sekolah, lembaga pengelola, hingga orang tua, agar pemantauan dapat dilakukan secara proaktif.
Dalam jangka panjang, pembangunan ekosistem pangan yang transparan dengan keterlibatan banyak pemangku kepentingan dinilai menjadi fondasi penting untuk memastikan keamanan makanan sekolah. Ketika rantai pasok dikendalikan secara ketat, risiko masalah keamanan pangan diharapkan dapat berkurang.
Phuong menambahkan bahwa memastikan keamanan pangan di sekolah bukan hanya kebutuhan mendesak, tetapi juga agenda jangka panjang yang terkait dengan kesehatan dan perkembangan generasi mendatang. Ia menilai kombinasi penerapan teknologi dan peningkatan tanggung jawab seluruh pihak akan menjadi kunci membangun sistem makanan sekolah yang aman dan berkelanjutan.
