DPC PPP Boven Digoel Gelar Muscab III, Soroti Soliditas Kader dan Transparansi Keuangan

DPC PPP Boven Digoel Gelar Muscab III, Soroti Soliditas Kader dan Transparansi Keuangan

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Boven Digoel menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) ke-III pada Minggu (26/4/2026) di Tanah Merah, Papua Selatan. Muscab kali ini mengusung tema “Merawat Persatuan Menuju Transformasi untuk Indonesia”.

Ketua DPC PPP Kabupaten Boven Digoel masa bakti 2021–2026, H. Basri Muhammadiyah, menekankan pentingnya menjaga soliditas kader sekaligus mendorong transformasi organisasi untuk menghadapi tantangan politik ke depan.

Dalam forum tersebut, Basri juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan DPC PPP untuk periode 2021–2026. Ia menilai pengelolaan keuangan partai bukan semata urusan administratif, melainkan berkaitan dengan integritas dan kemandirian organisasi.

“Keuangan adalah instrumen vital dalam organisasi politik. Ini bukan hanya soal angka, tetapi juga bentuk transparansi dan tanggung jawab kepada seluruh kader,” kata Basri.

Basri menjelaskan, sumber pendapatan partai selama periode kepengurusannya berasal dari kontribusi anggota DPRD serta dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penggunaan anggaran, menurut dia, difokuskan pada operasional kantor, kegiatan konsolidasi dan kaderisasi hingga tingkat distrik, serta dukungan untuk pemenangan pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Ia juga mengakui tantangan geografis Kabupaten Boven Digoel yang luas berdampak pada tingginya biaya konsolidasi organisasi. Meski demikian, Basri menyebut DPC PPP Boven Digoel mampu mempertahankan opini positif dalam audit internal partai, serta menyampaikan laporan dana bantuan politik tepat waktu kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Basri menambahkan, keterbatasan dana bantuan politik masih menjadi kendala dalam menjalankan sejumlah program strategis, khususnya yang bersifat mendesak. Ke depan, ia berharap kepengurusan berikutnya dapat meningkatkan sistem pengelolaan keuangan, termasuk melalui digitalisasi pelaporan agar lebih transparan dan akuntabel.

“Muscab ini menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan sekaligus melakukan pembenahan organisasi menuju PPP yang lebih modern dan responsif,” ujarnya.