TANJUNG REDEB — DPRD Berau menyoroti dugaan praktik tidak sehat di sektor perbankan di Kabupaten Berau. Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, menilai persoalan tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik apabila tidak segera ditangani secara serius.
Rudi menekankan peran perbankan yang dinilainya vital dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada akses pembiayaan. Namun, ia melihat adanya indikasi perilaku tidak profesional dari oknum tertentu yang justru dapat menghambat fungsi perbankan.
“Perbankan itu seharusnya menjadi penopang utama bagi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang membutuhkan akses kredit. Tapi kalau ada praktik-praktik yang tidak sehat, tentu ini sangat merugikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama dalam sistem perbankan. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan diminta untuk ditangani secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai kepercayaan masyarakat rusak hanya karena ulah segelintir orang di dalam sistem,” tegasnya.
Selain dampak terhadap nasabah, Rudi juga menyoroti kemungkinan efek terhadap pegawai internal. Ia mengaku menerima informasi terkait pemotongan hak karyawan, seperti insentif dan bonus, yang diduga digunakan untuk menutup kerugian akibat ulah oknum tertentu.
“Kalau benar ada pemotongan insentif atau bonus untuk menutup kerugian, ini jelas tidak adil. Pegawai lain yang bekerja dengan baik tidak seharusnya ikut menanggung dampaknya,” katanya.
Rudi meminta manajemen perbankan bersikap transparan dalam mengungkap persoalan yang terjadi, sekaligus memastikan perlindungan bagi karyawan yang tidak terlibat.
Lebih lanjut, ia mengkritisi sistem pengawasan internal yang dinilai masih lemah. Menurutnya, selama ini bank cenderung lebih fokus pada pengawasan eksternal, namun kurang optimal dalam mengontrol internal pegawai.
“Selama ini bank sangat ketat menilai nasabah, tapi pengawasan internalnya justru terkesan longgar. Ini yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Rudi menilai pembenahan menyeluruh diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang, mulai dari sistem rekrutmen hingga pembinaan pegawai. “Kami minta manajemen benar-benar melakukan evaluasi. Pengawasan tidak boleh hanya ke luar, tapi juga ke dalam. Rekrutmen dan pembinaan pegawai harus benar-benar diperhatikan,” katanya.
