DPRD Kota Surabaya mendorong peningkatan transparansi dalam pengelolaan parkir digital untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Dinas Perhubungan. Salah satu usulan yang disampaikan adalah menjadikan dua lokasi strategis, yakni kawasan Balai Kota Surabaya dan Taman Bungkul, sebagai titik percontohan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menyatakan pihaknya mendukung langkah Pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan sistem parkir digital. Ia menilai Surabaya selama ini masih menjadi kota dengan realisasi pendapatan parkir tertinggi dibanding daerah lain, namun tetap perlu perbaikan.
“Surabaya selama ini masih menjadi kota dengan realisasi pendapatan parkir tertinggi dibanding kota lain. Tetapi tentu kita ingin Surabaya menjadi lebih baik lagi,” ujar Aning, Selasa (28/4/2026).
Menurut Aning, penerapan parkir digital harus memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus menghadirkan keterbukaan dalam pengelolaan pendapatan parkir. “Kita ingin parkir digital ini menjadi metode yang paling mudah bagi masyarakat, tidak ribet, tetapi memberi transparansi dan menguatkan trust warga bahwa parkir di Surabaya sedang berubah ke arah yang lebih baik,” katanya.
Dalam kerangka pengawasan, Komisi C mengusulkan agar pendapatan parkir di dua titik percontohan diumumkan secara terbuka. Pengawasan juga diusulkan dilengkapi kamera CCTV dan penghitungan kendaraan secara real count.
“Setiap mobil atau kendaraan bermotor yang masuk selama 24 jam direkap. Nanti datanya dicocokkan dengan CCTV, sehingga terlihat potensi pendapatan sebenarnya,” jelas Aning.
Aning menilai skema tersebut dapat menjawab pertanyaan masyarakat terkait transparansi pengelolaan parkir selama ini. Jika uji coba berjalan baik, sistem serupa dapat diterapkan di titik-titik parkir lain di Kota Surabaya.
Saat ini, Pemkot Surabaya mencatat terdapat 1.709 juru parkir dengan 1.458 titik parkir yang telah diperbarui datanya.
Komisi C DPRD Surabaya berharap digitalisasi parkir tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memperbaiki tata kelola dan membangun kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah kota.
