DPRD Kabupaten Tabanan menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, penanganan sampah, hingga perbaikan puluhan gedung sekolah dasar yang dilaporkan rusak.
Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa mengatakan rekomendasi itu merupakan hasil pembahasan seluruh komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Ia menyebut rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi dan pedoman perbaikan penyelenggaraan pemerintahan agar pembangunan di Tabanan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dalam rekomendasi yang dibacakan, DPRD mencatat realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp 2,196 triliun atau 96,18 persen dari target Rp 2,283 triliun. Meski dinilai cukup baik, DPRD meminta pemerintah daerah memutakhirkan data objek pajak, terutama pada sektor pariwisata dan usaha baru yang terus berkembang.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp 2,159 triliun atau 91,77 persen dari total anggaran Rp 2,353 triliun. DPRD memberikan catatan agar belanja modal tanah segera direalisasikan karena dinilai berpengaruh terhadap pembangunan fasilitas publik yang membutuhkan ketersediaan lahan baru.
Di bidang pemerintahan, DPRD menyoroti implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dinilai belum optimal. Sejumlah aplikasi antar-OPD disebut masih berjalan sendiri-sendiri sehingga menghambat terwujudnya konsep Satu Data Tabanan. Arnawa menekankan percepatan integrasi sistem informasi sebagai kebutuhan mendesak.
DPRD juga meminta pengawasan pembangunan diperketat, terutama terhadap bangunan tanpa izin di kawasan lahan sawah dilindungi (LSD), sempadan pantai, dan sempadan sungai. Menurut Arnawa, pengawasan perlu dilakukan secara berjenjang mulai dari kepala lingkungan, perbekel, hingga camat agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak awal.
Pada sektor perekonomian dan pembangunan, DPRD memberi perhatian pada pertanian sebagai penyangga ketahanan pangan Bali. Dewan menilai pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan percepatan penyusunan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) penting untuk menekan alih fungsi lahan sawah yang disebut semakin masif.
Sektor pariwisata turut menjadi sorotan. Meski pendapatan mencapai target, DPRD mencatat kunjungan ke daya tarik wisata unggulan seperti Tanah Lot dan Jatiluwih disebut mengalami penurunan. Penurunan itu dikaitkan dengan ketatnya persaingan promosi digital dan harga dengan destinasi internasional.
Persoalan sampah juga menjadi perhatian. DPRD meminta pengelolaan sampah dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk percepatan pengadaan lahan untuk pengembangan tempat pembuangan akhir (TPA).
Di bidang keuangan dan aset daerah, DPRD menilai pembenahan badan usaha milik daerah (BUMD) perlu dipercepat, termasuk segera menetapkan direktur definitif Perumda agar pengambilan kebijakan lebih efektif. DPRD juga mendorong validasi objek pajak secara door-to-door serta sinkronisasi data dengan BPN guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Pada bidang kesejahteraan rakyat, DPRD mengungkap terdapat 54 gedung sekolah dasar yang mengalami kerusakan, seperti atap bocor, pintu lapuk, dan plafon jebol, yang dinilai membahayakan keselamatan siswa. Selain itu, sektor kesehatan menjadi perhatian, terutama persoalan klaim BPJS dan manajemen pelayanan yang dinilai perlu dibenahi. DPRD juga menekankan pentingnya validasi data keluarga miskin agar bantuan sosial tepat sasaran.
Menanggapi rekomendasi DPRD, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga menyatakan pihak eksekutif bersiap melaksanakan rekomendasi tersebut. Ia mengatakan rekomendasi itu perlu segera diselesaikan dengan mencari solusi bersama agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan maksimal.
