Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan pentingnya transparansi dalam pelayanan publik melalui digitalisasi. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan Surabaya sebagai “Kota Jasa” sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Dalam masa kepemimpinannya, Eri menyampaikan bahwa berbagai inovasi telah dijalankan di Surabaya, mulai dari pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan warga, hingga kemudahan berinvestasi. Agar program-program tersebut berjalan efektif, ia mendorong jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk turun langsung ke masyarakat guna mendengar kebutuhan warga dan memperbaiki kualitas layanan publik.
Menurut Eri, transparansi menjadi kunci karena Surabaya memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang besar. “Kita itu adalah satu-satunya kota yang pendapatan asli daerahnya (PAD) terbesar di Indonesia, sekitar 75 persen PAD kita. Maka kehidupan kita itu berdasarkan kemampuan kita mencari PAD, ketika mencari PAD maka diperlukan transparansi dan kepercayaan,” kata Eri, Kamis (9/4/2026).
Ia berharap, penerapan transparansi dapat berdampak pada peningkatan PAD. Untuk mendukung hal itu, Pemkot Surabaya menerapkan digitalisasi dalam berbagai layanan publik. Eri mencontohkan penerapan alat digital yang terhubung ke server untuk mendukung transparansi pada sektor restoran dan hotel.
“Ketika ada restoran, ketika ada hotel, maka jangan (datang) berdiri di hotel menunggu. Kalau seperti itu kan tidak ada rasa saling percaya. Maksud saya, bagaimana kita punya alat (digital) dan ditaruh di servernya, dan sekarang sudah berjalan untuk restoran yang level 4, lalu hotel bintang 5, 4, dan 3 sudah jalan, sehingga di akhir tahun 2025 PAD kita naik dari hotel itu Rp100 miliar,” ujarnya.
Eri juga menyampaikan bahwa transparansi dan digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga diharapkan berkontribusi pada kesejahteraan warga. Ia menekankan pentingnya kebersamaan agar warga yang mampu dapat membantu yang tidak mampu, serta mendorong iklim investasi yang berbasis sistem digital.
Selain layanan terkait investasi, Pemkot Surabaya juga memfokuskan penerapan digitalisasi pada sistem parkir, khususnya pembayaran parkir non tunai. Eri mengatakan gagasan tersebut sebelumnya berasal dari usulan masyarakat. Saat ini, pembayaran parkir non tunai tengah disosialisasikan dan direncanakan mulai diterapkan pada akhir April.
“Kami konsen terus, karena warga Surabaya yang meminta dan saya juga minta tolong kepada warga Surabaya, hari ini harus berperan kalau bayar (parkir) ya non tunai. Jangan setelah mengusulkan, tapi bayar parkir tetap tunai,” tuturnya.
Menurut Eri, pembayaran parkir non tunai bukan sekadar untuk memudahkan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk transparansi dalam penyerapan PAD. Ia menyatakan PAD tersebut kemudian digunakan untuk berbagai program, seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis, serta bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).
“Maka uang PAD ini lah yang akan kita gunakan untuk kesehatan gratis, pendidikan gratis, untuk pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dibantu oleh warga, sehingga Surabaya ini bisa sejahtera,” pungkasnya.
