Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan kolam retensi di kawasan Nanga-Nanga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ia menilai proyek tersebut penting untuk penanganan banjir di wilayah itu.
Meski demikian, Erna menyoroti adanya ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, sebagian besar area yang direncanakan untuk kolam retensi justru telah berkembang menjadi kawasan permukiman padat di zona koridor sungai.
Erna menjelaskan, secara tata ruang lokasi pembangunan kolam retensi dinilai sudah tepat karena berada di koridor sungai sesuai RTRW dan RDTR. Namun, dari total sekitar 45 hektare area yang direncanakan, sekitar 37 hektare di antaranya telah menjadi pemukiman padat, padahal zona koridor sungai seharusnya tidak diperuntukkan bagi hunian.
“Lokasinya sudah benar, berada pada koridor sungai. Tapi dari 45 hektare itu, 37 hektare ternyata sudah menjadi pemukiman padat. Padahal zona koridor sungai seharusnya tidak boleh ada hunian,” ujar Erna saat kunjungan kerja reses Komisi V DPR di Kendari, Rabu (22/4/2026).
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pembangunan permukiman sebelumnya tidak merujuk pada RDTR yang berlaku. Situasi ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan proyek kolam retensi yang disebutnya telah berjalan selama enam tahun.
Erna juga menyoroti perlunya langkah konkret, terutama terkait relokasi warga secara bertahap. Dengan waktu yang tersisa relatif singkat untuk tahap lanjutan pada tahun depan, ia menilai proyek akan sulit berjalan optimal jika persoalan tersebut tidak segera ditangani.
“Relokasi belum dilakukan secara bertahap, sementara waktunya sangat singkat. Ini yang harus segera diselesaikan,” katanya.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan, Erna mendorong koordinasi intensif antara Pemerintah Kota Kendari dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan fasilitasi Komisi V DPR RI. Ia meminta seluruh pihak duduk bersama untuk menyusun solusi agar proyek dapat berjalan sesuai target.
“Pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan Komisi V harus duduk bersama agar permasalahan ini bisa diselesaikan dan proyek tetap berjalan sesuai rencana,” tegasnya.
Di tengah sejumlah kendala yang disorotnya, Erna menegaskan dukungan terhadap pembangunan kolam retensi tersebut karena dinilai mendesak untuk penanganan banjir di kawasan Nanga-Nanga.
