JAKARTA – Pernyataan Sekretaris Kabinet RI Teddy mengenai kondisi nasional yang dinilai tetap terkendali kembali memantik perhatian publik. Di tengah klaim pemerintah terkait stabilitas harga, ketersediaan kebutuhan pokok, serta penguatan penegakan hukum, muncul istilah yang ikut menjadi sorotan: fenomena “inflasi pengamat”.
Istilah tersebut merujuk pada maraknya pihak yang menyampaikan opini di ruang publik tanpa dukungan data yang valid maupun kompetensi yang memadai. Fenomena ini dinilai berisiko mengaburkan fakta objektif, terutama di tengah derasnya arus informasi di ruang digital.
Dalam konteks literasi publik, sebutan “pengamat” dipandang memiliki bobot profesional. Seorang pengamat pada dasarnya berperan sebagai peneliti, analis, atau pemerhati yang menyampaikan pandangan dengan bertumpu pada metodologi, data, dan objektivitas. Namun, di era digital, batas antara opini personal dan kajian berbasis riset kerap menipis.
Rujukan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) digunakan untuk membedakan peran individu yang kerap tampil di ruang publik. Pertama, “pengamat” dipahami sebagai individu yang menyampaikan pandangan berdasarkan pengamatan mendalam, data, dan analisis sistematis. Kedua, “komentator” adalah pihak yang memberi ulasan atau tanggapan terhadap isu, tetapi belum tentu didukung riset mendalam. Ketiga, “provokator” merujuk pada pihak yang sengaja memancing emosi atau konflik melalui informasi bias yang cenderung menyesatkan.
Dalam situasi tertentu, kegaduhan di ruang publik disebut kerap dipicu oleh dominasi komentator dan provokator yang mengesampingkan fakta demi narasi sensasional. Kondisi ini dapat mempersulit publik membedakan mana informasi yang berbasis data dan mana yang sekadar opini.
Fenomena “inflasi pengamat” juga dinilai berpotensi membentuk persepsi publik yang tidak akurat. Algoritma media sosial yang cenderung memprioritaskan konten viral dan emosional dapat memperparah penyebaran opini yang lemah secara data, sementara analisis yang lebih kredibel justru kerap kalah cepat beredar.
Gambaran mengenai bagaimana media digital dapat dimanipulasi untuk membentuk opini publik melalui konten sensasional turut disinggung melalui buku Trust Me, I'm Lying. Dalam konteks yang lebih luas, situasi ini dipandang menjadi tantangan bagi demokrasi karena informasi yang keliru dapat memicu polarisasi di masyarakat.
Di tengah dinamika tersebut, isu “inflasi pengamat” menegaskan pentingnya verifikasi data dan kemampuan literasi digital agar publik dapat memilah opini, komentar, dan analisis yang memiliki dasar kuat.
