POSO — Sejumlah fraksi di DPRD Poso menyayangkan sikap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilai belum menunjukkan itikad baik untuk menjelaskan perbedaan angka dalam Dokumen APBD 2026. Perbedaan tersebut disebut tidak sesuai dengan hasil pembahasan dan penetapan anggaran dalam rapat paripurna DPRD.
Kekecewaan fraksi mencuat setelah rapat yang dijadwalkan untuk membahas persoalan itu molor dari waktu yang ditentukan dan berakhir tanpa kejelasan. TAPD disebut meninggalkan ruang pertemuan lebih dulu sebelum forum berjalan sebagaimana mestinya.
Sejumlah anggota fraksi mempertanyakan komitmen TAPD dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang semestinya dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Poso, Alpinus Palintin, menilai sikap TAPD janggal dan terkesan menghindari forum resmi DPRD untuk dimintai penjelasan atas perubahan angka dalam APBD 2026.
“Belum ada penjelasan, mereka sudah angkat kaki keluar dari ruang rapat. Ada apa, seperti ada sesuatu yang disembunyikan,” ujar Alpinus, Selasa (24/2).
Menurutnya, rapat anggaran bukan sekadar agenda administratif, melainkan forum strategis yang menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Karena itu, ia menilai setiap pihak seharusnya menunjukkan komitmen penuh, dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Harusnya pembahasan anggaran dilaksanakan secara terbuka demi memastikan setiap alokasi belanja tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Alpinus mengatakan sejumlah fraksi di DPRD Poso akan terus mengawal hasil pembahasan APBD agar berjalan sesuai mekanisme dan menjunjung tinggi tanggung jawab publik. “Karena setiap rupiah dalam anggaran daerah adalah amanah yang wajib dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TAPD terkait alasan meninggalkan ruang rapat sebelum memberikan penjelasan mengenai perubahan angka dalam Dokumen APBD 2026. DPRD Poso menyebut akan menjadwalkan ulang pertemuan untuk meminta klarifikasi secara terbuka.
