Mimika, Papua Tengah — Layanan digital di Pengadilan Negeri (PN) Mimika menjadi sorotan setelah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dilaporkan mengalami gangguan berkepanjangan. Kondisi ini dinilai tidak lagi sekadar persoalan teknis, melainkan menyentuh aspek transparansi dan akuntabilitas peradilan.
SIPP yang seharusnya menjadi instrumen utama keterbukaan informasi publik disebut tidak dapat diakses dalam waktu lama. Dalam situasi tersebut, tidak ada penjelasan resmi, pemberitahuan kepada publik, maupun kepastian terkait perbaikan layanan.
Kondisi itu memantik kritik dari praktisi hukum Ahmad Matdoan, S.H. Dalam rilis pers yang dikirim melalui WhatsApp kepada Tualnews.com pada Sabtu, 4 April 2026, Matdoan menilai kinerja PN Mimika merupakan yang paling buruk dibandingkan pengadilan negeri lain di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura, khususnya terkait layanan digital dan keterbukaan informasi perkara.
