HAKIN 2026 Jadi Momen Penguatan Kualitas dan Transparansi Informasi Publik

HAKIN 2026 Jadi Momen Penguatan Kualitas dan Transparansi Informasi Publik

Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) 2026 yang jatuh pada 30 April disebut menjadi momentum untuk memperkuat kualitas informasi publik dan transparansi di Indonesia. Di tengah arus digitalisasi, akses informasi kian terbuka tanpa batas ruang dan waktu, sehingga menuntut masyarakat dan badan publik lebih bijak dalam mengelola informasi.

HAKIN diperingati setiap tahun untuk menandai pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi tersebut menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada peringatan tahun ini, Komisi Informasi (KI) Pusat menegaskan 2026 sebagai tahun konsolidasi dan penguatan kualitas informasi publik. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tidak ada penilaian formal melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Sebagai gantinya, badan publik didorong membangun komitmen secara mandiri untuk meningkatkan kualitas layanan informasi.

Langkah tersebut dinilai penting agar keterbukaan informasi tidak berhenti sebagai formalitas, melainkan menjadi budaya kerja di setiap institusi. Keterbukaan informasi juga dipandang sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mencegah pembatasan informasi yang tidak relevan.

Selain itu, HAKIN 2026 disebut menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar gagasan serta praktik terbaik dalam pengelolaan informasi publik. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan informasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Di tengah era keterbukaan informasi yang semakin luas, masyarakat juga diingatkan agar lebih selektif dalam memilah sumber informasi. Akses yang terbuka perlu diimbangi dengan literasi yang baik agar informasi yang diterima tidak menyesatkan.

Dengan semangat HAKIN 2026, penguatan kualitas informasi publik diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.