Jakarta - Hoaks terkait lowongan pekerjaan kembali marak beredar di media sosial. Salah satu yang terbaru adalah klaim rekrutmen calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Bawaslu mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya terhadap informasi rekrutmen calon anggota Bawaslu yang beredar di media sosial.
Sejumlah klaim lowongan kerja yang beredar tersebut telah diverifikasi. Berikut rangkuman beberapa hoaks yang beredar beserta bentuk klaimnya.
1. Klaim link rekrutmen anggota Bawaslu Kabupaten/Kota lewat WhatsApp
Beredar unggahan di Facebook pada 18 Februari 2026 yang menampilkan poster bertuliskan “Rekrutmen Bawaslu Kabupaten/Kota” dengan sasaran pendidikan SMA/SMK sederajat. Poster tersebut mencantumkan berbagai persyaratan, termasuk klaim pendaftaran gratis terbatas untuk 100 pelamar, serta menyertakan tautan atau menu WhatsApp untuk pendaftaran.
Klaim tersebut dinyatakan tidak benar.
2. Klaim link pendaftaran rekrutmen Relawan Ramadan Baznas 2026
Unggahan lain di Facebook pada 13 Februari 2026 memuat klaim “Rekrutmen Relawan Ramadhan BAZNAS 2026 Dibuka” disertai keterangan pendaftaran gratis, penempatan di daerah masing-masing, dan gaji 8–10 juta. Unggahan mengarahkan pengguna untuk mengklik tautan di bio atau menu daftar.
Saat menu tersebut diklik, pengguna diarahkan ke halaman situs berisi formulir digital yang meminta data pribadi, seperti nama sesuai KTP hingga nomor Telegram aktif.
Klaim tersebut dinyatakan tidak benar.
3. Klaim link pendaftaran rekrutmen pegawai BPJS Kesehatan 2026
Klaim serupa juga beredar melalui unggahan Facebook pada 4 Februari 2026 yang menyebut adanya rekrutmen “Staf BPJS Kesehatan 2026” dan “Staf BPJS Kabupaten/Kota”. Unggahan itu mencantumkan persyaratan, rentang gaji yang diklaim 4,5 juta hingga 12 juta per bulan, serta penempatan sesuai domisili, dan mengarahkan pengguna untuk mengakses tautan pendaftaran.
Menu formulir dan informasi pendaftaran pada unggahan tersebut mengarah ke situs dengan formulir digital yang meminta sejumlah data pribadi, termasuk nama sesuai KTP hingga nomor Telegram.
Klaim tersebut dinyatakan tidak benar.
Maraknya hoaks lowongan kerja yang mencatut nama lembaga resmi menjadi pengingat agar masyarakat lebih berhati-hati, terutama terhadap tautan pendaftaran yang berujung pada permintaan data pribadi.
