Informasi mengenai pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali menjadi sasaran hoaks yang beredar di media sosial. Sejumlah unggahan menampilkan tautan pendaftaran yang diklaim resmi, termasuk yang mengatasnamakan Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kemenag mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi palsu terkait rekrutmen CPNS dan PPPK yang mencatut nama instansinya. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenag, Wawan Djunaedi, menyatakan bahwa setiap proses rekrutmen ASN di lingkungan Kemenag dilakukan secara resmi, transparan, dan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah.
Berikut rangkuman beberapa klaim hoaks pendaftaran CPNS 2026 yang beredar di media sosial.
1. Klaim tautan pendaftaran CPNS Kemenag 2026
Sebuah unggahan Facebook pada 1 Mei 2026 menampilkan ajakan “Penerimaan CPNS Kementerian Agama RI Tahun 2026” dan mengarahkan warganet untuk mendaftar melalui “link resmi” yang disebut berada di bio profil. Tautan tersebut, ketika diklik, mengarah ke halaman situs berisi formulir digital yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap sesuai KTP hingga nomor Telegram.
2. Klaim tautan pendaftaran CPNS Kemenkeu 2026
Unggahan TikTok pada 13 April 2026 mengklaim “Pendaftaran CPNS Kementerian Keuangan RI 2026 resmi dibuka” disertai syarat dan rentang pendaftaran yang disebut berlangsung 10 April–27 Mei 2026. Dalam bio profil, akun tersebut mencantumkan tautan pendaftaran yang diarahkan untuk diklik. Unggahan juga menyertakan poster dan video yang menegaskan proses pendaftaran tidak dipungut biaya.
3. Klaim link pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Sebuah unggahan Facebook pada 1 Maret 2026 mengklaim pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dibuka pada 28 Februari–31 Maret 2026. Unggahan menyertakan poster, keterangan “pendaftaran gratis”, serta menu daftar. Saat menu tersebut diklik, tautan mengarah ke halaman situs dengan formulir digital yang meminta data pribadi, termasuk nama lengkap dan nomor Telegram.
Maraknya tautan pendaftaran yang beredar di media sosial menunjukkan pentingnya kehati-hatian sebelum mengisi data pribadi. Masyarakat diimbau mencermati informasi rekrutmen dan memastikan pengumuman hanya merujuk pada kanal resmi pemerintah.
