Informasi bohong terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali marak beredar di media sosial. Sejumlah unggahan menampilkan tautan pendaftaran atau pengecekan status bantuan yang mengarahkan pengguna ke situs tertentu.
Modus yang banyak ditemukan serupa: tautan yang dibagikan mengklaim dapat digunakan untuk mengecek pencairan atau mendaftar bansos. Namun, saat diklik, tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram.
Untuk memperoleh informasi yang valid, masyarakat diminta mengakses kanal resmi, yakni situs Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi resmi Cek Bansos.
Berikut beberapa hoaks terkait PKH dan BPNT yang beredar di media sosial:
1. Klaim tautan cek bansos PKH dan BPNT cair Maret–April 2026
Sebuah unggahan Facebook sejak 26 Maret 2026 menyebarkan klaim adanya tautan untuk mengecek status bansos PKH dan BPNT yang disebut cair pada Maret–April 2026. Unggahan itu disertai poster bertajuk “Digitalisasi Bansos Mulai Maret 2026” dan ajakan “klik daftar”. Tautan tersebut mengarah ke situs yang meminta data pribadi, termasuk nama lengkap dan nomor Telegram.
2. Klaim tautan cek status bansos PKH 2026 via Telegram
Unggahan lain di Facebook sejak 15 Maret 2026 mengklaim pemerintah mengeluarkan dana bansos PKH 2026 dan mengajak publik “cek dan daftar” melalui “bansos via Telegram”. Postingan itu menyertakan tautan yang ketika dibuka mengarah ke formulir digital yang meminta data pribadi, termasuk nama dan nomor Telegram.
3. Klaim tautan pendaftaran PKH–BPNT Januari dan Februari 2026
Sejak 22 Januari 2026, beredar unggahan Facebook yang mengklaim ada tautan pendaftaran bansos PKH dan BPNT untuk Januari dan Februari 2026. Unggahan disertai poster “Jadwal PKH & BNPT Januari 2026” dan tombol “daftar sekarang”. Saat tautan dibuka, pengguna diarahkan ke situs yang meminta data pribadi, termasuk nama dan nomor Telegram.
Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap tautan yang beredar di media sosial, terutama yang meminta data pribadi. Informasi resmi terkait bansos dapat dicek melalui situs dan aplikasi resmi yang disediakan pemerintah.
