IHSG Tertekan Usai Sorotan MSCI soal Transparansi dan Free Float, Pemerintah Nilai Reaksi Pasar Berlebihan

IHSG Tertekan Usai Sorotan MSCI soal Transparansi dan Free Float, Pemerintah Nilai Reaksi Pasar Berlebihan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam setelah muncul kabar dari MSCI yang menyoroti transparansi pasar modal Indonesia dan besaran saham beredar di publik (free float). Pemerintah menilai pelemahan tersebut lebih dipicu sentimen dan merupakan reaksi yang berlebihan serta bersifat sementara.

Sorotan MSCI mencakup penilaian bahwa pasar saham Indonesia dinilai kurang transparan, dengan isu praktik “goreng saham” yang disebut masih marak. Selain itu, persentase free float pada sejumlah emiten dinilai belum ideal, sehingga dinilai berpotensi membuat pergerakan harga saham lebih rentan dimanipulasi.

Pemerintah menyatakan persoalan yang menjadi catatan MSCI akan ditangani sebelum batas evaluasi berikutnya pada Mei. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memastikan seluruh catatan MSCI akan ditindaklanjuti sebelum tenggat tersebut.

“Ini baru laporan pertama, masih ada waktu sampai Mei. Semua akan diberikan dan diperbaiki sebelumnya,” ujar Airlangga.

Dalam laporan terbarunya, MSCI menyoroti aspek transparansi, tata kelola, serta besaran saham yang beredar di publik. Free float yang rendah dipandang dapat membuat harga saham lebih mudah dipengaruhi pihak tertentu. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran investor global, terutama pelaku pasar yang menggunakan indeks MSCI sebagai acuan, karena catatan negatif berpotensi menahan arus dana asing atau mendorong keluarnya dana dari pasar.

Meski demikian, pemerintah menilai kekhawatiran tersebut terlalu dini. Pemerintah menegaskan fundamental ekonomi Indonesia disebut tetap kuat dan sedang berada dalam fase perbaikan, baik dari sisi moneter, fiskal, maupun investasi.

Terkait isu “goreng saham”, pemerintah meminta OJK berkoordinasi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan otoritas terkait untuk memperketat pengawasan pasar modal. Pemerintah juga menyatakan akan membuka kemungkinan turun tangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) apabila hingga akhir Maret tidak terlihat perkembangan yang signifikan.

Pembenahan yang disampaikan pemerintah turut menyasar sektor lain. Pemerintah mengumumkan rencana rotasi besar-besaran terhadap ratusan pejabat Bea Cukai untuk meningkatkan kinerja dan integritas. Dari sisi moneter, pertumbuhan basis moneter (M0) diklaim bergerak sesuai harapan. Pada sisi fiskal, pemerintah menyatakan komitmen mengoptimalkan penerimaan pajak dan cukai tanpa menaikkan tarif, dengan fokus pada perbaikan sistem pemungutan dan pengurangan kebocoran.

Pemerintah juga menyebut belanja kementerian dan lembaga akan didorong agar lebih tepat waktu dan tepat sasaran untuk menjaga dorongan ekonomi. Di bidang investasi, pemerintah berjanji memperbaiki iklim investasi melalui percepatan penanganan kasus-kasus strategis yang dinilai berpengaruh pada kepercayaan investor.

Target pertumbuhan ekonomi 6 persen tahun ini disebut tetap dipertahankan, dengan peluang pertumbuhan lebih tinggi apabila sinergi kebijakan berjalan optimal.

Di tengah tekanan pasar setelah sorotan MSCI, pemerintah justru memandang situasi ini sebagai peluang. Penurunan IHSG dinilai lebih dipicu sentimen negatif daripada pelemahan fundamental. “Kalau kita tahu ini akan diperbaiki sebelum Mei, harusnya ini good time to buy,” ujar pejabat tersebut.

Pemerintah mengisyaratkan optimisme bahwa pasar saham berpotensi menguat kembali seiring kejelasan langkah regulator. Namun investor tetap diimbau mencermati perkembangan kebijakan dan implementasi pengawasan untuk menjawab catatan MSCI, mengingat kepercayaan pasar global sangat bergantung pada konsistensi reformasi dan transparansi yang dijanjikan.