Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menekankan pentingnya menekan shadow economy sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi terbatas yang digelar di The Dharmawangsa Jakarta, Jumat (24/6/2026).

Vaudy menilai besarnya aktivitas ekonomi yang tidak tercatat masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tax gap di Indonesia. Karena itu, ia mendorong adanya langkah strategis untuk menarik aktivitas ekonomi tersebut masuk ke dalam sistem formal.

Dalam diskusi tersebut, Vaudy mengusulkan kebijakan redenominasi rupiah dan pembatasan transaksi uang tunai. Menurutnya, kedua kebijakan itu dapat mendorong transparansi sekaligus meningkatkan keterlacakan transaksi ekonomi.

“Kalau transaksi tercatat dalam sistem, maka potensi pajak yang selama ini tidak tergali bisa masuk,” ujarnya.

Ia menjelaskan, redenominasi tidak hanya dipandang sebagai penyederhanaan nominal mata uang, tetapi juga sebagai bagian dari modernisasi sistem pembayaran agar lebih efisien dan transparan.

Sementara itu, pembatasan transaksi tunai dinilai penting untuk mengurangi praktik ekonomi gelap yang sulit diawasi, sekaligus memperkuat basis data perpajakan nasional.

Vaudy menegaskan reformasi perpajakan ke depan perlu menyasar akar persoalan, bukan semata kebijakan administratif, melainkan juga struktur ekonomi yang belum sepenuhnya tercatat dalam sistem.

Diskusi tersebut turut menghadirkan Hadi Poernomo sebagai narasumber, bersama pengurus pusat, dewan kehormatan, dewan penasehat, dan anggota kehormatan IKPI.