Industri kripto di Indonesia dinilai mulai memasuki fase konsolidasi setelah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Jika sebelumnya perhatian lebih banyak tertuju pada pertumbuhan jumlah pengguna dan nilai transaksi, kini fokus bergeser ke penguatan tata kelola, literasi, perlindungan konsumen, serta keberlanjutan ekosistem dan kontribusinya terhadap perekonomian.
CEO Indodax William Sutanto menyebut industri saat ini menuntut pendekatan yang lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Menurutnya, tantangan utama tidak lagi sebatas membangun kesadaran, melainkan membangun kepercayaan jangka panjang melalui tata kelola yang kuat, edukasi berkelanjutan, serta kolaborasi erat dengan regulator dan komunitas.
William menilai pada fase pendewasaan ini pelaku industri dituntut memperkuat aspek keamanan dan transparansi. Ia mengatakan perusahaan meningkatkan investasi pada keamanan teknologi informasi serta memperluas standar keterbukaan kepada pengguna.
Sejalan dengan penguatan keamanan, Indodax juga menaikkan standar transparansi, salah satunya melalui publikasi Proof of Reserves sebagai bentuk komitmen keterbukaan kepada member. Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga kepercayaan publik dalam berbagai siklus pasar, sehingga member dapat bertransaksi dengan aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai perkembangan kripto perlu ditempatkan dalam konteks pembangunan infrastruktur keuangan digital nasional. Ia menekankan bahwa pertumbuhan adopsi yang cepat perlu diimbangi regulasi yang adaptif, sistem pelaporan yang kredibel, serta pengawasan yang memadai oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Misbakhun menyebut pemerintah mengambil pendekatan yang relatif fasilitatif terhadap industri kripto. Menurutnya, sektor ini masih tergolong industri yang berkembang dan memerlukan ruang untuk bertumbuh.
Ia menegaskan bahwa melalui Undang-Undang P2SK dan ruang demokratis seperti regulatory sandbox, negara hadir untuk memfasilitasi inovasi—termasuk tokenisasi real-world asset—agar tetap berjalan dalam protokol perlindungan konsumen dan anti-pencucian uang.
Dari sisi publik, CEO Malaka sekaligus konten kreator Ferry Irwandi menyoroti tantangan lain yang tidak kalah penting, yakni kualitas pemahaman masyarakat. Ia menilai narasi yang terlalu didominasi spekulasi dan orientasi jangka pendek berpotensi menghambat pendewasaan ekosistem kripto.
Menurut Ferry, banyak masyarakat masih menjadikan kripto sekadar alat spekulasi dan mencari sinyal keuntungan instan, sehingga mengabaikan inovasi blockchain di baliknya. Ia juga menekankan peran influencer tidak hanya menyampaikan peluang keuntungan, tetapi juga berkewajiban mengedukasi fundamental dan manajemen risiko di pasar yang volatil.
Sejumlah pihak menilai penguatan kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, dan figur publik menjadi elemen penting dalam membangun ekosistem kripto yang lebih sehat. Inovasi dinilai tetap perlu didorong, namun berjalan seiring dengan tata kelola yang kuat, literasi memadai, serta prinsip perlindungan konsumen.
