Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, menegaskan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahwa transparansi merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar dalam tata kelola keuangan daerah.
Penegasan itu disampaikan dalam rapat koordinasi sekaligus entry meeting menjelang pemeriksaan terperinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Senin (06/04/2026).
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Pulau Morotai Muhammad Umar Ali, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta tim auditor BPK Maluku Utara. Dalam arahannya, Rusli meminta seluruh OPD tidak menganggap remeh persiapan data dan dokumen administrasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan.
“Saya tekankan bahwa transparansi adalah harga mati dalam tata kelola keuangan daerah, untuk itu, seluruh jajaran OPD agar benar-benar siap menyajikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun substansi program,” kata Rusli.
Menurut Rusli, kesiapan dokumen yang matang akan memudahkan proses pemeriksaan sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola dengan baik. Selain menyoroti kesiapan menghadapi audit, ia juga mengevaluasi progres Program Strategis Nasional (PSN) yang sedang berjalan di Morotai untuk memastikan tidak ada kendala berarti di lapangan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali mengingatkan pentingnya sinkronisasi data antarinstansi. Ia berharap tidak ada hambatan komunikasi yang berpotensi memunculkan temuan saat pemeriksaan berlangsung.
“Setiap kendala administratif maupun teknis segera diidentifikasi dan dicarikan solusinya secara cepat sebelum proses audit memasuki tahapan yang lebih mendalam,” ujar Umar Ali.
Umar Ali menambahkan, entry meeting juga menjadi wadah untuk menginventarisasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk dukungan aplikasi dan kendala teknis lainnya.
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menyatakan optimistis bahwa dengan koordinasi yang solid dan persiapan yang matang, pemeriksaan BPK kali ini dapat memberikan penilaian yang optimal terhadap kinerja keuangan dan pembangunan di Pulau Morotai.
