Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengumumkan kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS) menjelang pemilu. Najib menyebut pemerintah mengalokasikan dana tambahan sebesar 1,46 miliar ringgit untuk kebijakan tersebut.
Dalam pertemuan dengan para PNS di Putrajaya, Najib mengatakan pemerintah menyetujui kenaikan gaji yang nilainya setara dengan jumlah gaji satu tahun bagi 1,6 juta PNS, dan tambahan anggaran itu mulai berlaku pada 1 Juli.
Sebelumnya, pada Oktober 2017, Najib juga telah menjanjikan pembayaran uang tunai sebesar 1.500 ringgit bagi PNS dan 750 ringgit bagi pensiunan PNS sebagai bagian dari anggaran tahun 2018. Kenaikan gaji bagi PNS juga pernah terjadi pada 2012, menjelang pemilu Mei 2013.
Di Malaysia, PNS kerap dinilai sebagai salah satu basis dukungan penting bagi pemerintahan koalisi yang berkuasa. Dari total 1,6 juta PNS, mayoritas disebut berasal dari etnis Melayu yang secara tradisional merupakan pendukung koalisi Barisan Nasional.
Namun, meningkatnya biaya hidup menjadi perhatian di kalangan PNS. Sejumlah pejabat dari partai yang berkuasa juga mengingatkan bahwa kelompok ini dapat berbalik melawan jika persoalan tersebut tidak ditangani.
Di sisi lain, Najib dinilai menghadapi pemilu yang tidak mudah dan perlu mengonsolidasikan dukungan bagi koalisinya. Situasi ini turut dipengaruhi oleh kembalinya Mahathir Mohamad—pendahulu sekaligus mantan mentor Najib—ke arena pemilu. Mahathir, yang menjabat sebagai perdana menteri keempat Malaysia pada 16 Juli 1981 hingga 31 Oktober 2003, dikenal memimpin periode modernisasi pesat di negara itu.
Tantangan Najib juga dikaitkan dengan skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB). 1MDB merupakan lembaga investasi yang didirikan pemerintah dengan tujuan memberikan manfaat bagi rakyat melalui investasi pada berbagai proyek dan pengembalian keuntungan. Namun, lembaga tersebut dituduh menyedot dana negara ke rekening pribadi Najib dan orang-orang dekatnya.
Amerika Serikat dan sejumlah negara lain disebut tengah menyelidiki dugaan penggelapan serta pencucian uang lintas batas terkait 1MDB. Departemen Kehakiman AS menyatakan setidaknya US$ 4,5 miliar telah dicuri dari 1MDB, dan dana sebesar US$ 1,7 miliar digunakan untuk membeli aset di Amerika Serikat—yang disebut berpotensi menjadi penyitaan aset terbesar yang pernah ada.
Najib membantah keterlibatannya dalam skandal tersebut, meski kritik terhadap dirinya disebut meluas.
