Jokowi Sebut Diri “Orang Kampung” di Solo, Pengamat Nilai Itu Bagian dari Strategi Komunikasi Populis

Jokowi Sebut Diri “Orang Kampung” di Solo, Pengamat Nilai Itu Bagian dari Strategi Komunikasi Populis

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi klaim yang disampaikan Jusuf Kalla dengan menyebut dirinya “bukan siapa-siapa” dan hanya “orang kampung”. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di hadapan wartawan di Solo pada 20 April 2026.

Dalam momen tersebut, Jokowi memilih tidak masuk ke dalam perdebatan terbuka. Ia justru kembali pada narasi yang selama ini kerap melekat dalam perjalanan politiknya, yakni identitas sebagai wong cilik atau “orang biasa”.

Tanggapan itu dinilai bukan sekadar respons spontan. Narasi “orang kampung” disebut sebagai bagian dari strategi komunikasi politik yang telah dibangun Jokowi selama lebih dari satu dekade, dengan menempatkan dirinya bukan sebagai sosok pemimpin besar atau intelektual, melainkan sebagai figur yang dekat dengan masyarakat.

Pola komunikasi itu tampak dari berbagai pendekatan yang pernah ia gunakan, mulai dari blusukan hingga pemakaian bahasa yang sederhana. Melalui cara tersebut, Jokowi membentuk citra pemimpin yang berada di tengah rakyat, bukan di atasnya.

Dalam kerangka teori populisme, Cas Mudde (2004) mendefinisikan populisme sebagai ideologi tipis yang membagi masyarakat ke dalam dua kelompok yang homogen dan saling berseberangan: “rakyat murni” berhadapan dengan “elite korup”. Pernyataan “saya orang kampung” dipandang sebagai bentuk operasionalisasi dari kerangka tersebut, karena menempatkan Jokowi sebagai representasi “rakyat” yang tidak terikat intrik elite.

Analisis yang menyebut corak ini sebagai populisme akomodatif menilai pendekatan tersebut menjadi salah satu ciri khas kepemimpinan Jokowi. Di balik kesan sederhana, strategi ini dipandang sebagai manuver untuk menghindari konfrontasi yang dapat memicu polemik sekaligus menjaga simpati publik lewat sikap merendah.

Pengamat politik Hendri Satrio menilai gaya komunikasi Jokowi dan tokoh populis lainnya kerap dirancang untuk memanfaatkan kecenderungan masyarakat yang menyukai “drama dan sandiwara” politik. Dalam konteks ini, respons Jokowi yang singkat dan merendah dinilai efektif meredam potensi konflik dan mempertahankan dukungan publik.