PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada 2026 akan dijalankan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga kesinambungan layanan angkutan penumpang dan barang agar tetap efisien, terukur, dan akuntabel.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, pada 2026 perseroan memperoleh kuota BBM subsidi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 99/P3JBT.KOM/BPH.DBBM/2025. Keputusan tersebut mengatur penetapan kuota Jenis BBM Tertentu jenis minyak solar (gas oil) untuk sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang tahun 2026.
Berdasarkan keputusan itu, total kuota BBM subsidi yang dialokasikan kepada KAI pada 2026 mencapai 214.342.000 liter. Rinciannya, untuk kereta penumpang sebesar 191.022.000 liter, sedangkan untuk kereta barang—yang mengangkut komoditas klinker, parcel, peti kemas, dan semen—sebanyak 23.320.000 liter.
KAI menilai kuota tersebut menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas operasional sarana berbasis diesel di berbagai wilayah layanan. Sepanjang Januari 2026, realisasi penggunaan BBM subsidi tercatat 18.545.805 liter, sesuai perencanaan operasi dan mekanisme pengawasan internal terintegrasi.
Dari sisi layanan penumpang, dukungan energi tersebut disebut menopang kelancaran perjalanan Kereta Api Jarak Jauh maupun KA Lokal. Pada Januari 2026, KAI melayani 4.797.504 pelanggan atau tumbuh 5,30 persen dibandingkan Januari 2025 yang tercatat 4.555.974 pelanggan.
KAI menyebut peningkatan jumlah pelanggan mencerminkan mobilitas masyarakat yang tetap terjaga melalui moda transportasi rel. Kereta api dinilai memiliki kapasitas angkut besar serta efisiensi energi yang kompetitif dibanding moda darat lainnya.
Di sektor angkutan barang, ketersediaan BBM subsidi turut mendukung distribusi komoditas strategis nasional. Komoditas seperti semen, klinker, peti kemas, dan parcel diangkut secara terjadwal untuk menjaga kelancaran rantai pasok antarwilayah.
Anne juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan koordinasi antara KAI dan regulator sektor energi. Menurutnya, kolaborasi tersebut memastikan ketersediaan BBM subsidi bagi transportasi publik tetap terjaga dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.
“Kami berkomitmen mengelola setiap alokasi BBM subsidi secara transparan dan bertanggung jawab. Sinergi yang kuat antara regulator dan operator menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan layanan penumpang dan distribusi logistik nasional,” kata Anne.
